Demokrasi ala barat telah dipaksakan masuk ke Negara Indonesia oleh Antek-antek Kapitalis guna melumpuhkan Ideologi Pancasila, salah satu produk hasil adopsi demokrasi barat adalah pemilihan secara langsung baik presiden maupun kepala daerah. Demokrasi seolah hanya untuk demokrasi itu sendiri dan demokrasi kita saat ini seolah-olah telah menjadi berhala baru dan menjadi satu-satunya tujuan berbangsa dan bernegara.
Pemilihan secara langsung yang terjadi di Indonesia jelas-jelas bertentangan dengan sila ke 4 (empat) Pancasila yang mengandung unsur permusyawaratan dan Perwakilan, cara-cara ini terbukti jauh dari Nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran pancasila yang mencerminkan gotong royong bukan individualistis.
Sistem yang dihasilkan era Reformasi ini terbukti menimbulkan kerusakan dan patut untuk dihentikan. Pendidikan politik dan demokrasi yang diperoleh masyarakat bukanlah pendidikan yang baik dan bermoral, melainkan justru pendidikan yang tidak sehat, dimana pemilihan langsung diharapkan memunculkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas namun kenyataannya malah sebaliknya, karena system ini memunculkan cara-cara kapitalis yang transaksional sehingga tidak akan terjadi hubungan yang sinergis antara Rakyat dengan Pemimpin. Pemimpin yang dihasilkan oleh system pemilihan secara langsung tidak akan bertanggung jawab terhadap rakyat karena mereka merasa telah membeli suara Rakyat dan rakyat tidak bisa melakukan kontrol sosial karena mereka sudah menggadaikan idealisme nya,kondisi ini sangat bahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pemilihan secara langsung banyak menimbulkan "kemadlorotan" atau kerugian di dalam pelaksanaannya seperti konflik sosial, memecah belah kerukunan keluarga, mengakibatkan suap dan berujung korupsi, sehingga tanpa mengurangi arti demokrasi, Pemilihanlangsung sudah saatnya dihentikan dan pimpinan daerah dipilih para wakil rakyat, dengan demikian rakyat bisa bekerja lebih produktif tanpa disibukkan oleh pemilihan langsung yang banyak memakan korban dan jelas-jelas bertentangan dengan demokrasi Pancasila.
Untuk itu Perlu adanyanya revitalisasi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dan sekaligus sebagai rujukan dan inspirasi bagi upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan bangsa. Dimana Menurut Bung Karno Demokrasi dalam Pancasila itu bukan Demokrasi yang mencari Kalah dan menang namun bagaimana masalah-masalah penting yang menyangkut nasib rakyat dibahas, dibicarakan dan diputuskan di dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat dengan cara musyawarah dan mufakat yang penuh dengan hikmat kebijaksanaan.
Bekasi, 16 September 2012
Uca.S.Budiyanto
Wakil Ketua Bidang Ideologi, Pendidikan & Kaderisasi
DPC Pemuda Demokrat Indonesia Kabupaten Bekasi
