Di Nusa Tenggara Timur (NTT) Â sebagian siswa meliburkan diri demi membantu orang tua ke sawah. Siswa yang rela meninggalkan jadwal sekolahnya hanya ingin membantu orang tua demi meningkatkan perekonomian keluarganya. Provinsi NTT merupakan salah satu daerah memiliki segudang persoalan yang perlu dikoreksi terutama peran pemerintah sebagai salah satu fasilitator pendidikan.
Pelayanan pendidikan terutama daerah terpencil seperti daerah luar Pulau Jawa pada nyatanya masih minim dan perlu perhatian lebih, padahal dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan khusus untuk pendidikan tahun ini mencapai Rp444,13 Triliun. Alokasi anggaran tersebut terbagi atas :
- Anggaran Pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp149,680 triliun.
- Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp279,450 triliun.
- Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan sebesar Rp15 triliun.
Lebih lanjut, NTT dalam angka terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2010 mendapat peringkat 32 dengan persentase 59,21 %. Peringkat ini merupakan posisi kedua terakhir dari 33 provinsi.
Jika kita melihat persentase secara Nasional, Indonesia memperoleh rata-rata IPM 66,53%. Artinya NTT memperoleh IPM dibawah rata-rata indeks Nasional, dengan selisih 7,32 %. Ada peningkatan IPM tahun 2011 sebesar 1,03 %. IPM Nasional 67,09 %. Dengan demikian selisih IPM NTT dan Nasional 6,8%.
Tahun 2012, NTT mendapatkan peringkat 31 dengan IPM 60,81 %. IPM Nasional 67,7 %, menjadi selisih 6,89 %. Selanjutnya tahun 2013, IPM diposisi 61,68 % dengan peringkat 31 dari 34 propinsi. IPM Nasional 68,31 %, dengan selisih IPM sekitar 6,63 %.
Kemudian tahun 2014, NTT memiliki IPM 62,26 % dengan peringkat masih sama. IPM Nasional 68,9 %, selisih menjadi 6,64%. Tahun 2015, turun menjadi peringkat 32 dengan IPM 62,67 %. IPM Nasional 69,55 %, selisih justru meningkat menjadi IPM 6,88%. Tahun 2016, peringkat tetap 32 dengan IPM 63,13%. IPM Nasional 70,18 %, selisih terus berangsur menjauh menjadi 7,05%.
Dari data yang diperoleh dari sumber Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat dua fakta yang diperoleh diantaranya: Pertama, Propinsi NTT selama tujuh tahun terakhir selalu mendapatkan peringkat 31 dan 32 secara Nasional. Kedua, Propinsi NTT memiliki standar IPM dibawah IPM Nasional dengan selisih antara 6 sampai 7 %.
Adapun pemicu rendahnya pendidikan di daerah NTT dikarenakan beberapa faktor yaitu:
- Kesiapan sumber daya manusia (SDM) tenaga pendidik, saat ini  44,63% dari 80 ribu guru di NTT belum bisa dikatakan berkembang.
- Perkembangan dunia pendidikan sangat memprihatinkan kondisinya masih serba kekurangan dan keterbatasan
- fasilitas laboratorium dan buku-buku perpustakaan, masih jauh dari kata memadai,
- Sulitnya pemerataan infrastruktur (aksesbilitas)
- Buruknya manajemen pendidikan yang belum memenuhi syarat yang diharapkan dan masih banyak lagi.
Seperti yang saya uraikan diawal paragraf, bahwa masih terdapat siswa di NTT yang nyatanya membantu orang tua untuk meningkatkan perekonomian keluarga, entah itu ke sawah, kebun dan bahkan berjualan di pasar, apalagi pada saat musim panen anak-anak yang seharusnya diwajibkan sekolah akan meliburkan diri hanya untuk membantu orang tua di sawah. Dengan kenyataan yang ada dapat diartikan bahwa pendidikan yang ada semakin terbelakang. Sedangkan porsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT khususnya sektor pendidikan pada tahun ini mencapai Rp 959 miliar. Lalu apakah dana sebesar ini sudah digunakan secara maksimal ?
Daerah-daerah yang maju di Indonesia, belajar adalah hal yang diutamakan. Sepulang sekolah, disana anak-anak melanjutkan Bimbingan Belajar (Bimbel), les privat, atau mengembangan potensi siswa (olah vokal, kesenian, olahraga, dll) didukung lagi dengan fasilitas sekolah yang memadai, jarak sekolah mudah ditempuh, jumlah guru yang cukup. Â Â Â
Melihat kondisi inilah yang harus dipulihkan oleh segenap stakeholder dan para pemegang kepentingan diantaranya adalah:
- Sekolah
