Seiring keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan situasi pasca serangan bom Sarinah, sejumlah media dan netizen malah terus mempropagandakan adanya pengalihan isu. Katanya pemerintah menskenariokan bom Sarinah untuk mengalihkan isu divestasi Freeport, ada yang bilang pengalihan isu atas penangkapan Damayanti Wisnu Putranti (DWP)
Kunci utama dari pengalihan isu adalah kontrol terhadap media. Sebab tanpa dukungan media, mustahil sebuah isu bisa dialihkan. Pertanyaannya, seberapa kuat pengaruh pemerintah atas media? Apakah pemerintah menguasai dan mengontrol media? Kalau pemerintah memiliki pengaruh kuat untuk mengontrol pemberitaan media, upaya pengalihan isu dengan mudah bisa dilakukan. Sebaliknya, kalau pemerintah tidak memiliki kontrol atas media, maka upaya pengalihan isu akan sia-sia. Nyatanya, pemerintah saat ini tidak memiliki kontrol atas semua media.
Ketidakmampuan pemerintah dalam mengontrol media terlihat dari banyaknya media yang terus menerus mengritik bahkan pemerintah. Saking getolnya menyerang, tidak jarang media yang memposisikan dirinya sebagai “oposisi” pemrintah menyebarkan berita hoax, Belum lagi situs-situs berita online dan akun-akun media sosial yang nyaris tanpa kontrol melakukan kritik atau serangan terhadap pemerintah.
Katakanlah, teror Sarinah buatan atau rekayasa pemerintah. Tapi, hanya sebagian media yang mau “membeli” teror Sarinah, sedangkan sebagian lagi ogah. Akibatnya, “barang dagangan” pemerintah tidak laku dijual. Artinya, upaya pengalihan isu gagal.
Kemudian, bagaimana dengan konsumen media sendiri? Berapa banyak konsumen media yang tertarik untuk “membeli” berita tentang teror Sarinah. Dari rublik Politik di Kompasiana saja, sekalipun mendominasi, tapi tidak semua artikel bicara tentang teror Sarinah. Masih banyak artikel yang menuliskan opini tentang penangkapan DWP, konflik Golkar, dan keributan antara kader terbaik PKS Ustad Fahri Hamzah dengan petugas KPK. Jadi, dari situ saja bisa disimpulkan bila berita tentang teror Sarinah tidak mampu mengalihkan perhatian Kompasianer dari isu-isu lainnya.
Sebuah isu harus dialihkan jika isu tersebut berdampak negatif terhadap pemerintah atau negara. Tidak hanya itu, sebuah isu harus dialihkan jika isu tersebut mendapat perhatian luas atau berpotensi jadi perhatian publik. Pertanyaannya, apakah divestasi saham Freeport berpotensi menjadi perhatian luas publik yang berdampak negatif bagi pemerintah atau negara? Berapa banyak masyarakat yang tertarik dengan berita divestasi Freeport sampai pemerintah wajib mengalihkannya? Kalau hanya segelintir orang yang tertarik dengan pemberitaan tentang divestasi Freeport, buat apa pemerintah mengalihkannya. Demikian juga dengan penangkapan DWP, apakah DWP tokoh sentral PDIP yang berita penangkapannya berpotensi merusak pemerintah? Kalau jawabannya tidak, untuk apa pemerintah mengalihkannya.
Mari kita bandingkan. Isu mana yang harus dialihkan pemerintah; penangkapan DWP, divestasi Freeport, kebakaran hutan, konflik KPK-Polri, atau kenaikan harga BBM. Konflik KPK-Polri, misalnya, ini bisa berujung pada pemakzulan Jokowi-JK. Tapi kenapa isu ini tidak dialihkan? Demikian juga dengan kenaikan harga BBM, kebijakan ini berdampak negatif bagi pemerintah hal dibuktikan dengan penurunan tingkat kepercayaan dan tingkat kepuasan terhadap pemerintah. Tapi, kenapa berita ini tidak dialihkan? Demikian juga dengan kebakaran hutan yang terjadi selama berbulan-bulan. Dan selama berbulan-bulan kemarahan terhadap pemerintah terus membengkak. Sama dengan konflik KPK-Polri dan kenaikan BBM, kenapa berita tentang kebakaran hutan tdak dialihkan.
Pertanyaan sederhana lagi, apakah pemerintah tidak berpikir jika teror Sarinah berpotensi merusak negara lebih jauh? Bukankah dengan teror perekonomian berpotensi anjlok, keamanan menurun, dan lain sebagainya. Apakah pemerintah mau mengambil resiko tersebut demi mengalihkan isu divestasi Freeport dan penangkapan DWP?
Jadi, jelas dari sisi apapun sangat kecil kemungkinan teror Sarinah merupakan upaya pengalihan isu sebagai yang diyakini kebenarannya oleh para kader dakwah.
Sumber ilustrasi :
