Desakan Pecat Johnny Plate, Kesalahpahaman atau Politis

Nasib Menkominfo Johnny G Plate di ujung tanduk, kata sejumlah netizen. Bukan saja netizen, sejumlah pihak pun mendesak Presiden Joko Widodo untuk memecat Johnny. Pasalnya, Johnny dianggap tidak memiliki kemampuan dalam memimpin jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait perlindungan data dari serangan siber.

Benarkah desakan tersebut lantaran faktor ketidakmampuan Menkominfo Johnny atau karena kesalahkaprahan? Atau mungkin juga semata-mata karena faktor politik?

Pecat Menkominfo Johnny G Plate

"Kalau enggak mampu, kami tegaskan sebaiknya mundur secara terhormat. Sebab, ini bukan masalah kecil atau besar yang sedang dihadapi negara dan bangsa saat ini. Jadi, kalau enggak, kami yang meminta kepada Presiden Jokowi mencopot kedua pejabat ini. Lebih baik mereka dicopot daripada bangsa ini terancam lebih parah ke depannya," tegas Sekjen Kornas-Jokowi Akhrom Saleh seperti yang dikutip TVOneNews.

Kedua pejabat yang dimaksud Akhrom adalah Menkominfo Johnny G Plate dan Dirjen Aptika, Semuel Abrijani Pangerapan. Menurut Akhrom, kedua pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika itu tidak memiliki roadmap untuk mengantisipasi pembobolan data pribadi dari peretas. Ditambahkan Akhrom, di tangan kedua pejabat tersebut, Kominfo masih lemah dalam melindungi data.

Akhrom dan Kornas Jokowi bukan satu-satunya pihak yang mendesak pemecatan atau pencopotan Johnny G Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo. Ada juga Pjs Ketua Umum HMI Badko Jabodetabek-Banten, Fadli Rumakefing. Seperti Akhrom, Badko juga menilai Johnny tidak mampu menjaga keamanan siber Indonesia. 

Benarkah Kominfo dan Johnny Plate tidak mampu menjaga data dari serangan siber seperti penilaian keduanya dan sejumlah netizen?

Pecat Menkominfo Johnny G Plate Sebuah Pameran Kesalahkaprahan

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sesuai namanya, BSSN memiliki kekhususan tugas dan fungsi terkait siber dan sandi. Karena kekhususan itu pulalah, BSSN dibentuk sebagai penanggung jawab utama atas keamanan siber.

Kekhususan tugas BSSN itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019. Dalam Pasal 24 (4) ditegaskan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan kepala lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber." Lembaga yang dimaksud PP 71/2019 adalah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Mei 2017.

BSSN yang merupakan gabungan Lembaga Sandi Negara (LSN) dan Direktorat Keamanan Informasi serta Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo dibentuk sebagai sebuah lembaga khusus mengingat semakin masif serangan dan semakin nyatanya ancaman siber bagi Indonesia. 

Dengan penggabungan dua institusi itu, BSSN diberikan tugas dan fungsi persandian yang sebelumnya dilaksanakan oleh LSN serta menangani persiberan yang sebelumnya  dilaksanakan oleh Kominfo, seperti  mengamankan telekomunikasi berbasis protokol internet dan infrastruktur telekomunikasi.