Ganisebastian
Ganisebastian Blogger

Seorang penulis sekaligus blogger yang menyukai hal hal baru untuk di pelajari, senang berbicara tentang hal yang berhubungan dengan pengembangan potensi diri.

Selanjutnya

Tutup

Wanita Artikel Utama

Sulitnya PNS Mengurus Cerai, Ini Kisahku

7 Mei 2018   01:16 Diperbarui: 7 Mei 2018   09:07 4490 11 9
Sulitnya PNS Mengurus Cerai, Ini Kisahku
dokumentasi pribadi

Ini kisahku, kepada pembaca Kompasiana. Saya seorang PNS yang bertugas di salah satu kota terpencil di Provinsi Jawa tengah.

PNS Juga Manusia Bukan Malaikat Juga Bukan Manusia Super

Tidak seorangpun yang menikah dengan cita - cita kelak akan bercerai dan tidak seorang pun yang menginginkan  perceraian terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. Tapi ada hal-hal yang di luar kuasanya yang pada akhirnya menyebabkan seseorang memutuskan untuk berpisah.

Seperti manusia pada umumnya tidak semua PNS memiliki kehidupan rumah tangga yang mulus. Pahamilah PNS juga manusia biasa dan bukan mahluk yang sempurna. Yang membedakan PNS atau bukan PNS hanyalah masalah pekerjaan, bukan tentang jalan hidup yang unpredictable.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Entahlah, ini kadang yang saya sendiri tidak dapat memahami. Saya PNS, dahulu kehidupan saya baik-baik saja, tapi takdir berkata lain kehidupan tidak berjalan semulus jalan tol. Dan Saya ada dititik terbawah dalam roda kehidupan yang berputar. Jadi apakah sebagai PNS saya salah karena kehidupan  berjalan tidak mulus?

Bedanya PNS dan Masyarakat Biasa Dalam Pengurusan Perceraian

Hal yang membedakan antara masyarakat biasa dan PNS dalam pengurusan perceraian adalah perlunya izin atasan untuk melengkapi berkas perceraian. Justru inilah yang paling sulit adalah saat mengurus izin atasan dan pada akhirnya membuat saya benar- benar membenci sistem birokrasi yang ada.

Bisakah Anda membayangkan, seseorang yang sudah mengalami banyak kesulitan untuk bisa mempertahankan rumah tangga, deritanya belum berakhir karena birokrasi pun ikut andil dalam memperpanjang kemelut dalam kehidupan pribadinya.

Ketika masyarakat biasa hanya perlu datang ke pengadilan agama, kami para PNS harus mengurus izin atasan dengan perjalanan yang sangat panjang, dari mulai tingat RT hingga ke atasan tertinggi.

Bisa dibayangkan kan berapa banyak beban psikologi yang harus ditanggung?

Kisah perceraian yang harusnya cukup di buka di pengadilan harus menjadi konsumsi publik. Faktanya pengurusan perceraian dalam birokrasi masih dianggap suatu hal atau urusan yang remeh.

"Ahh, apaan sih? Ngurus cerai nggak penting! Banyak urusan negara yang lebih penting!"

Inilah yang terkadang terasa menyesakkan dada. Andai bukan karena memang diatur dalam sebuah aturan perundangan "orang -orang seperti kami pun" tidak ingin mencampur adukkan urusan perceraian dengan urusan pekerjaan.

Kami hanya mengikuti prosedur yang harus ditempuh sesuai aturan. Dan karena sudah diatur maka harusnya juga di fasilitasi dengan baik dan jangan perlakukan kami sebagai  PNS sampah.

SOP (Standard Operating Procedure) yang Samar tentang Pengurusan Perceraian

Pada saat awal-awal mengurus cerai sekitar tahun 2016, saya sempat berkonsultasi dengan salah satu orang BKD. Nasehat yang sempat membuat saya keder untuk mengurus perceraian yaitu mengenai syarat yang setidaknya harus 2 tahun berpisah untuk bisa mengurus cerai karena biasanya bupati tidak akan mengindahkan permohonan yang kurang dari 2 tahun.

Padahal pada saat itu saya baru 1 tahun berpisah. Entah benar atau tidak, kemudian Saya buka-buka kembali aturannya :

Dasar Hukum

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.
  3. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.
  4. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS

Alasan Sah Untuk Melakukan Perceraian

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3