Lagi-lagi kebijakan transportasi yang tidak pro rakyat dan hanya mengedepankan kepentingan institusi pemerintah dilakukan di Indonesia. Hal inilah yang akan terjadi apabila kebijakan sistem commuter line benar-benar direalisasikan oleh PT. KRL Commuter Jabodetabek pada tanggal 1 April 2011 mendatang. Kebijakan itu akan merubah pola operasi KRL Ekspress Jabodetabek. Dimana ketika sebelumnya KRL Ekspress hanya berhenti di beberapa stasiun saja, nantinya semua stasiun akan disinggahi oleh KRL Ekspress. Dengan sistem operasi baru ini tidak akan ada lagi kereta ekonomi yang disusul oleh KRL Ekspress dan Ekonomi AC.
Walaupun sistem baru yang ditawarkan oleh PT. KRL Commuter Jabodetabek ini diklaim akan memperbaiki layanan pola operasi KRL dengan alasan keselamatan, kelancaran transportasi, dan kemudahan penjadwalan. Kebijakan ini saya anggap adalah sebuah kebijakan yang tidak masuk akal dan tidak pro rakyat. Sehingga alih-alih meningkatkan pelayanan malahan akan berdampak kontra produktif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat commuter yang hidup dan bekerja dengan mengandalkan layanan KRL Ekspress Jabodetabek.
Alasan utama dari ketidak masuk akalan kebijakan ini adalah masalah kecepatan dalam waktu tempuh. Ketika para pengguna KRL Ekspress bersedia membayar harga tiket dua kali lipat dari harga tiket ekonomi AC dan empat kali lipat dari KRL Ekonomi, itu bukanlah tanpa sebab yang tidak berdasar. Hal itu disebabkan KRL ekspress menawarkan waktu tempuh yang lebih singkat, yang sangat krusial khususnya bagi para pekerja yang harus berangkat dari kota-kota di sekitar Jakarta dan tiba pagi hari untuk beraktivitas. Sedangkan apabila KRL ekspress berhenti di setiap stasiun otomatis akan memperlambat KRL Ekspress untuk mencapai tujuannya. Sehingga dapatlah dibayangkan ketidakmampuan KRL Ekspress dalam memenuhi kebutuhan akan waktu tempuh yang lebih singkat tersebut.
Apabila begitu adanya, perlu dipertanyakan apakah yang membedakan KRL Ekspress dengan KRL Ekonomi AC karena keduanya sama-sama ber AC dan juga berhenti di setiap stasiun. Jadi bagaimana bisa KRL ekspress mempertanggung jawabkan kata "ekspress" yang disandangnya.
Hal lain yang mungkin bukan akibat utama tetapi dapat menjadi pertimbangan adalah bagaimana kebijakan ini dapat membebani kota Jakarta dengan meningkatnya populasi penduduk Jakarta secara mendadak. Sebagai contoh seorang karyawan bank yang harus masuk kantor pada pukul 7.30 pagi, apabila dengan KRL Ekspress yang beroperasi dengan normal dia bisa sampai di kantor pukul 7.15 akan memiliki kemungkinan terlambat yang amatlah besar apabila terpaksa menaiki KRL ekspress yang harus berhenti di setiap stasiun. Sehingga untuk menghindari keterlambatan dia akan memilih untuk kost atau mengontrak rumah di kota Jakarta. Jumlah antrian KRL yang semakin panjang pun akan berimbas pada semakin lamanya waktu tempuh KRL ekonomi AC dan ekonomi.
Hanya dikarenakan keinginan untuk memudahkan penjadwalan PT. KRL Commuter Jabotabek kegiatan perekonomian masyarakat menjadi terpinggirkan, saya dapat berkata bahwa kebijakan ini sangatlah tidak pro rakyat dan hanya mementingkan kepentingan institusi tersebut. Untuk kepentingan banyak pihak maka, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh PT. KRL Commuter Jabodetabek diharapkan dapat mengevaluasi ulang kebijakan tersebut apabila mereka memang benar-benar ingin meningkatkan tingkat kualitas pelayanan.
Referensi:
www.kompas.com, “Pola Operasi KRL Ekspress Diubah”, 18 Maret 2011
www.kompas.com, “Tarif KRL Ekspress dan Ekonomi AC Sama”, 29 Maret 2011
www.kompas.com, “Manfaat KRL Ekspress berkurang”, 19 Maret 2011
Dapat dilihat juga di: www.galursoleil.wordpress.com