KH Maruf Amin Cawapres, PDIP dan PKB Tidak Belajar dari Kekalahan Gus Ipul-Puti

Beberapa waktu lalu, kita melihat dengan mata dan kepala, Presiden kita, Bapak Joko Widodo, mengumumkan bahwa pasangan cawapresnya adalah KH Ma'ruf Amin. Pernyataan ini sekaligus menjawab teka-teki tentang siapa sejatinya Calon Wakil Presiden yang mendampinginya. Pasalnya, nama Mahfud MD juga menguat pada detik-detik sebelum pengumuman. Plooong, satu pasangan calon pemimpin negeri ini telah terbentuk. Kini, kita tinggal menunggu siapa pasangan pesaingnya.

Sebelum menerka, siapa sebenarnya pasangan lawannya, mumpung masih hangat, kita perlu berhitung tentang keputusan Partai Koalisi memilih KH Maruf Amin. Pertama, KH Maruf Amin bukan pilihan terbaik untuk Presiden Joko Widodo. Kedua, keputusan tersebut mungkin terbaik untuk menjaga solidaritas Koalisi Partai Politik Pendukung Joko Widodo. 

Hitungan pertama, KH Maruf Amin memang bukan pilihan terbaik untuk Presiden Joko Widodo. Hal ini tidak lepas dari elektabilitas Ketua MUI tersebut. KH Maruf Amin hanya memiliki kekuatan simbol sebagai seorang ulama sepuh saja. Basis suaranya pun tidak jauh-jauh dari kelompok Nahdiyin. Sosok KH Maruf Amin pun juga akan sulit untuk menggaet generasi milineal. 

KH Maruf Amin bukan tokoh populer, dan juga tidak merepresentasikan kelompok birokrat-profesional-pengusaha-akademisi. Ia pun juga sosok yang kontroversi dalam sidang kasus penistaan agama oleh Ahok. Itu artinya, KH Maruf Amin tidak melengkapi kekuatan elektoral Presiden Joko Widodo.

Hitungan kedua, sosok KH Maruf Amin adalah sosok yang ideal untuk mengamankan solidaritas koalisi. Hal ini tidak lepas dari kepentingan seluruh partai koalisi pendukung untuk mengamankan tiket Pilpres 2024.  Artinya, setiap partai politik pendukung berkepentingan terhadap siapa Cawapres Presiden Joko Widodo. Jika, salah satu Ketua Umum Partai Politik Pendukung yang diambil, tentu keputusan itu akan digugat oleh Partai Politik pendukung lainnya. 

Meskipun dianggap jalan tengah, namun kita juga mesti ingat, posisi KH Maruf Amin dalam dinamika kasus penistaan agama oleh Ahok. KH Maruf Amin sebagai Ketua MUI adalah sosok yang mengeluarkan fatwa, yang kemudian menimbulkan aksi 212 dan 411. 

Terlebih dalam sidang pengadilan, Ahok pun harus berpolemik dengan kesaksian yang diucapkan oleh KH Maruf Amin. Itu artinya, butuh tambahan tenaga untuk menjelaskan alasan kenapa harus KH Maruf Amin yang dipilih mendampingi Presiden Joko Widodo.

Per detik ini, motif politik kentara dalam penunjukan KH Maruf Amin. Belum ada alasan populis yang dapat diterima semua kalangan. Kecuali ia adalah sosok ulama sepuh. Jika motif ini adalah untuk menunjukkan narasi koalisi kebangsaan-religius, hal ini tidak ampuh. 

Narasi itu belum tentu berbanding lurus dengan tingkat keterpilihan pasangan calon pemimpin itu. Hal ini terbukti dalam kekalahan Gus Ipul-Puti dalam Pilkada Jawa Timur. PDIP-PKB harus keok di daerah yang notabenenya "kandangnya" sendiri, yakni Jatim yang diklaim wilayahnya santri dan abangan.  Kekalahan itu tidak lepas dari konspirasi elit yang terlalu bersifat politis, dan elitis. Tentu dengan mengabaikan variabel politik penting lain seperti popularitas, hingga elektabilitas. Waktu 8 bulan yang tersisa semoga tidak habis hanya untuk menambal popularitas KH Maruf Amin