SURAT UNTUK PRESIDEN RI DAN KEBIJAKSANAAN RAKYAT
Saya suda mengirim surat kepada Pak Presiden untuk mencegah perang saudara akibat beda pendapat. Menurut saya, untuk membubarkan FPI adalah wewenang NEGARA, jangan sampai Negara Lemah dan menjebak rakyat saling bertabrakan. Apa Gunanya Kita Bernegara, apa gunanya uang rakyat dihabiskan untuk membiayai polisi dan tentara, pejabat2 berwenang kalau tidak mampu menjalankan tugasnya. Jangn sampai rakyt kecil yang lugu saling membunuh.
Jika Pembiaran terus berlanjud, sesama kelompok saling bersentuhan dan kemudian munculah pejabat negara sebagai pahlawan diakhir episode untuk menertipkan ormas2 yang terlibat konflik adalah suatu bentuk kejahatan politik. Negara jangan hadir saat banyaknya korban berjatuhan antara kalangan masyarakat, tetapi dengan kewenangan dan kekuasaannya harus bisa mencegah tindakan main hakim sendiri antar kelompok masyarakat. Desakan yang kuat dari masyarakat hendaknya menjadi kekuatan bagi pejabat berwenang untuk bertindak bukan berusaha menyelamatkan diri atau lari dari tanggung jawab.
Terkait Pembubaran FPI
Mari kita saling mengingatkan. Bahwa negara harus menyelesaikan masalah bukan mengadudomba rakyatnya. Kalau pihak berwenang ragu2 mengambil tindakan, tugas kita suarakan kepada presiden untuk menunjuk pejabat yang punya keberanian, mau menjadi tumbal untuk negara ini, apalagi dia suda bersumpah dan tiap bulan, tiap hari digaji oleh rakyat.
Untuk Warga NTT yang Saya CintaiÂ
Pejabat berwenang juga besar kemungkinan ingin namanya baik dan pastinya tidak mau jadi pelaku yang merugikan satu pihak. Desakan pembubaran FPI itu kini malah menjurus kepada pelimpahan wewenang kepada masyarakat untuk saling menyingkirkan. Sebagai orang NTT saya minta warga NTT cukup berdemo jangan sampai angkat Parang dll, jangan terjebak upaya cuci tangan Pimpinan Negara ini.Â
Sekali Lagi
Jangan menjadi korban politik cuci tangan negara ini. Bukan juga digaji negara. Sementara mereka yang digaji berusaha melindungi diri.
