Mohon tunggu...
Frida Wahyumi
Frida Wahyumi Mohon Tunggu... Karyawan BUMN -

Selanjutnya

Tutup

Politik

Politik Identitas Harus Ditanggalkan dalam Berdemokrasi

5 Juni 2018   15:21 Diperbarui: 5 Juni 2018   15:29 743
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
http://instagram.com/akunketansusu/

Politik identitas belakangan ini marak menjadi perbincangan di Indonesia. Isu ini menjadi pembahasan yang sangat populer di kalangan lembaga perpolitikan maupun diskusi di media nasional baik cetak maupun elektronik. Politik identitas seperti diketahui biasanya terbagi berdasarkan agama, jenis kelamin, etnis.

Ciri-ciri politik identitas karena memiliki kesamaan dan tujuan untuk membentuk kekuatan berdasarkan peta politiknya. Ketidakpuasaan yang muncul dari dalam masyarakat yang merasa terpinggirkan. Memberikan jalur politik sebagai alternatif untuk menyatukan kekuatan dalam rangkaian agenda demokrasinya

Politik identitas ini akan menjadi bahaya bagi keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Mengapa demikian ? karena Politik identitas bisa memicu terpecah belahnya masyarakat dan membuat kesenjangan sosial yang sangat besar.

Indonesia sebagai negara majemuk dan berbhinneka tunggal ika sangat menghargai perbedaan dan demokrasi. Perbedaan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke baik dari segi bahasa, agama, ras, suku menjadi kekuatan untuk menyatukan Indonesia sebagai bangsa.

Hal itu juga yang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko yang mengungkapkan bahwa dalam sebuah demokrasi, identitas harus ditanggalkan, karena demokrasi menganut prinsip egaliter atau kesetaraan. Janganlah ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirinya paling benar, paling suci, dan paling-paling lainnya. Hal seperti itu justru akan merusak jalannya demokrasi (indopolitika.com)

Saat ini Indonesia memasuki masa dimana demokrasi itu bisa berjalan dengan sangat baik dan seperti diharapkan. Namun demokrasi itu juga harus sesuai dengan konstitusi yang sudah menjadi kesepakatan bersama.

Bangsa Indonesia yang dikenal ramah, baik dan santun, harus mengembalikan jati dirinya sesuai dengan azas pancasila. Jangan sampai politik identitas merusak dan memecah belas anak bangsa dan menimbulkan anarkisme di tengah-tengah masyarakat.

Seperti diketahui di zaman milenial ini, anak muda terutama sangat susah dalam tiga hal yaitu minta maaf, minta tolong, dan mengucapkan terimakasih. Kurangnya penanaman nilai-nilai sosial didalam masyarakat menjadi pemicu yang besar terjadinya gap antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya

Masyarakat dalam abad ke-21 menghendaki kehidupan yang aman dan damai, maka untuk menjawab tantangan tersebut semua instrumen keamanan dikerahkan semaksimal mungkin agar negara hadir ditengah-tengah masyarakat. Kondisi ini memungkinkan masyarakat untuk percaya terhadap negara dan merasa aman dimanapun berada.

Menjawab tantangan tersebut, saat ini KSP memiliki program KSP mendengar, jadi seluruh program yang berkaitan dengan akan langsung dengan masyarakat disampaikan Moeldoko kepada Presiden. Hal ini tak lain bertujuan untuk terciptanya sebuah persatuan, harus ada trust atau kepercayaan yang dibangun dengan baik, serta respect atau menghargai, menghormati sebagai sebuah bangsa yang bermartabat.

Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki peradaban yang semakin tinggi. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki ideologi.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun