Dinamika politik semakin memanas menyikapi revisi UU pilkada yang sementara berlangsung di DPR,sikap gabungan koalis merah putih yang getol ingin pilkada dikembalikan kemekanisme DPRD,mendapat reaksi yang sangat tajam dari banyak pihak termasuk dari kalangan kader anggota partai koalisi merah putih sendiri.
Yang paling menarik adalah sikap wakil gubernur DKI Basuki Tchaya Purnama yang akrab disapa Ahok yang mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan yang akan keluar dari partai politik jika revisi UU pilkada disahkan ole DPR yang berarti akan meninggalkan partai Geryndra. Sikap ini tentu merupakan respon yang sangat keras dari sala satu kader terbaik Partai geryndra sendiri,sekaligus membuktikan bahwa sikap partai Koalisi merah puti dalam hal revisi uu Pilkada tidak sepenuhnya didukung oleh kader-kader terbaik mereka. Bahkan Ahok tidak segan-segan menuduh partai pengusung revisi uu pilkada sebagai “munafik”.
Ahok berpendapat seandainya mekanisme pemilhan kepala daera di berlakukan maka dirnya dan Jokowi tidak mungkin terpilih di DKI,artinya FOKE yang akan terpilih karena didukung ole koalisi gemukyang menguasai DPRD DKI waktu itu.
"Mereka yang mengusulkan itu adalah orang-orang yang bukan berjiwa rakyat. Tolong yang mengusulkan itu jangan munafik, jangan hanya alasan biaya mahal, memang lebih murah nyogok anggota Dewan, itu mah bukan negarawan dan pikirannya pengecut," kata mantan anggota Komisi II DPR RI itu, di Balaikota Jakarta, Senin (8/9/2014).
Kader Partai Gerindra itu menjelaskan, alasan penyelenggaraan pilkada yang dipilih anggota DPRD itu tidak masuk akal. Apabila calon kepala daerah itu memiliki rekam jejak yang bagus maka tidak akan keluar uang untuk memberi uang kepada warga.
Menurut Basuki, rencana itu hanya akan membuka peluang korupsi antara eksekutif dan legislatif semakin besar. Terlebih nantinya pihak eksekutif hanya akan menjadi "sapi perah" para legislatif dan sering "berkongkalikong".
Sebab, kata dia, legislatif berkuasa penuh memilih serta memberhentikan kepala daerah. Gubernur, wali kota, dan bupati tidak lagi memikirkan kepentingan rakyat, tetapi hanya memikirkan kepentingan anggota Dewan. www.kompas.com
"Saya tadi sempat berpikir, kalau memang kebijakan ini terealisasi, saya mau keluar dari partai. Ngapain main di partai politik, keluar saja," kata Basuki di Balaikota, Selasa (9/9/2014).
Mantan kader Partai Golkar itu mengatakan, alasan revisi UU Pilkada basa-basi saja. Menurut dia, kepala daerah dipilih rakyat saja masih ada potensi untuk tindak korupsi, apalagi kepala daerah itu dipilih oleh anggota DPRD setempat.www. kompas.com
Sikap Ahok yang sangat keras adalah pukulan keras di internal koalisi mera putih terutama partainya sendiri Geryndra ,dan kita yakin bahwa masih banyak kader koalisi merah puti yang senada dengan Ahok hanya saja mereka belum berani keluar untuk berbicara karena berbagai pertimbangan. Sikap Ahok layak diberi apresiasi yang sunggu luar biasa ditengah politik basa-basidan penuh kemunifakan,yang diperlihatkan sebagian anggota DPR di Senayan.Revisi UU pilkada dengan mudah dibaca sebagai aroma politik balas dendam kubu yang kala dalam pertarungan Pilpres.
Keberanian Ahok tentu didasari pertimbangan yang matang , selain dari sikap dan pandangannya tentang revisi UU Pilkada yang sangat bertentangan dengan partainya. Posisi Ahok sebagai pengganti Jokowi di DKI tentu merupakan posisi seksi alias sangat penting,artinya Geryndra lebih membutuhkan Ahok saat ini,ketimbang Ahok yang membutuhkan Geryndra. Apalagi dengan kedekatan Ahok dengan ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, sangat memungkinkan Ahok akan berlabu ke PDIP. Sikap berani Ahok juga ditunjukkan ditengah perbutan kursi wagu DKI “ Ahok terbaca justru sangat respek dengan calon yang diusulkan PDIP ketimbang Partainya sendiri.”Ia bahkan tidak akan menandatangani usulan partainya jika dianggap tidak sesuai dengan keinginannya.
Sikap dan keberanian Ahok sekali lagi layak kita apresiasi ditengah-tengah politik basa-basi dan kemunafikan yang ditunjukkan sebagian besar politisi dia Senayan. Wassalam
