Jika ada satu hal yang selalu berulang dalam proyek-proyek besar di Indonesia, itu adalah bayang-bayang korupsi. Sejarah telah menunjukkan bagaimana ambisi besar pemerintah kerap disusupi oleh kepentingan pribadi segelintir elit. Kini, proyek Danantara yang digadang-gadang sebagai langkah strategis menuju kemajuan justru menghadapi keraguan serupa. Apakah proyek ini benar-benar akan membawa perubahan, atau justru menjadi ladang basah bagi praktik korupsi?
Pertanyaan ini bukan sekadar spekulasi tanpa dasar. Berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, banyak proyek besar yang akhirnya terjerumus dalam skandal korupsi. Dari proyek infrastruktur hingga program bantuan sosial, Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam hal ini. Jika pengawasan tidak dilakukan dengan ketat, bukan tidak mungkin Danantara akan mengalami nasib serupa.
Namun, apakah ada bukti nyata yang menunjukkan bahwa proyek ini benar-benar rentan terhadap korupsi? Bagaimana pola-pola korupsi dalam proyek besar di Indonesia selama ini? Dan yang terpenting, bagaimana mencegah agar proyek ini tidak bernasib sama? Artikel ini akan menggali lebih dalam masalah tersebut dengan pendekatan yang lebih mendalam
Mengapa Proyek Besar Selalu Rentan terhadap Korupsi?
Ada alasan mengapa proyek-proyek berskala besar sering menjadi sasaran empuk bagi para koruptor. Faktor utama yang membuat proyek seperti Danantara rawan terhadap penyimpangan adalah besarnya anggaran yang dikelola serta kompleksitas birokrasi yang menyertainya.
Sebuah studi oleh Transparency International menyebutkan bahwa proyek infrastruktur dan pembangunan adalah sektor yang paling sering mengalami korupsi di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam laporannya, Transparency International menemukan bahwa lebih dari 57% kasus korupsi besar di dunia terjadi dalam proyek infrastruktur dan pengadaan barang publik.
Korupsi dalam proyek besar biasanya terjadi dalam beberapa bentuk, mulai dari manipulasi tender, penggelembungan anggaran, hingga suap dan gratifikasi kepada pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, korupsi semacam ini sulit dideteksi karena dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak, dari level bawah hingga pejabat tinggi.
Bukti nyata bisa dilihat dari berbagai proyek nasional yang sebelumnya mengalami skandal korupsi besar. Kasus korupsi proyek e-KTP, misalnya, merugikan negara hingga Rp2,3 triliun karena praktik suap dan mark-up anggaran yang melibatkan banyak pejabat tinggi. Skandal lain yang tak kalah besar adalah korupsi proyek Hambalang, di mana dana pembangunan kompleks olahraga ini dikorupsi hingga puluhan miliar rupiah.
Melihat pola ini, kekhawatiran bahwa Danantara bisa bernasib sama bukanlah sesuatu yang berlebihan. Justru, ini adalah alarm bagi publik untuk lebih waspada dan menuntut transparansi lebih dalam.
Potensi Korupsi dalam Danantara
