Kita sering menyaksikan beberapa Pemda selalu sepihak dalam melaksanakan pembangunan keindahan kota. Mungkin karena Pemda mendapatkan nilai tertentu yang bekerja sama dengan pihak ketiga dan itu sangat menggiurkan maka Pemda atas tunggangan oknum Pemerintah Daerah sendiri, melakukan pembenahan kota yang kaitannya dengan lambang-lambang seperti patung atau lainnya, tanpa melalui kesepakatan semua pihak yang ada didalam kota. Masyarakat setempat selalu tidak disertakan pendapatnya tentang pembenahan keindahan kota. Setiap perkotaan memiliki ke-khasan tersendiri dan tentu dipengaruhi kuat dengan masyarakat yang mayoritas bermukim di kota itu.
Membaca dalam berita on-line Kompas.com, rencana pembangunan Monumen Jayandru di Alun-alun kota Sidoarjo yang dibangun dengan dana CSR perusahaan pengolahan hasil laut PT. Sekar Laut Sidoarjo, sejak awal akan dibangun, Pemda setempat memang tidak melakukan musyawarah yang melibatkan semua simpul organisasi massa di kota tersebut, makanya setelah monumen patung itu menjelang penyelesaian 100%, mendapatkan protes keras dari beberapa ormas Islam dan mengatakan patung yang menggambarkan masing-masing profesi warga Sidoarjo itu sebanyak sembilan petani, pedagang dan nelayan dengan bentuk manusia sempurna, dihujat sebagai patung berhala dan harus dibongkar. Inilah dampak negative dari Pemda yang ego tidak akrab dengan masyarakat kota Sidoarjo. Seharusnya setiap Pemda bermusyawarah dahulu dengan setiap organisasi kota setempat, jika ingin membuat lambang kota untuk mendukung keindahan kota.
Pemerintah  Daerah seharusnya memiliki daya tangkal untuk menseleksi semua usulan pembangunan keindahan kota yang datangnya dari setiap bantuan dana dari berbagai perusahaan setempat atau dari perusahaan lainnya dan filternya adalah semua simpul organisasi massa serta para tokoh masyarakat di kota tersebut. Lalu Pemda seharusnya selalu berpihak untuk kepentingan seluruh masyarakat kota tersebut. Bisa saja usulan pembangunan keindahan kota dari berbagai perusahaan bisa mengandung misi terselubung untuk kepentingan ideologi tertentu yang bisa mendegradasi dalam jangka panjang tentang pemahaman dan budaya massyarakat setempat. Jangan hanya karena mereka memiliki uang dan dana, lalu mereka para perusahaan bisa mendikte sekehendak design mereka bagi sebuah perkotaan. Disinilah diperlukan kehadiran Pemerintah Daerah untuk menjembatani semua kebaikan yang diberikan untuk kesenangan dan kegembiraan semua orang di perkotaan tersebut.
Pembongkaran patung berhala memang di laksanakan pada Rabu 25/2/2015 dan ada beberapa seniman kota katanya memprotes, mengatakan bahwa aspirasi seni mereka menjadi tidak bebas bisa berkreasi dan membelenggu kreasi seni. Memang para seniman hipokrit dan munafik dengan seni selalu berlindung mengatas namakan kebebasan penyaluran nilai seni. Realisasi seni untuk sebuah perkotaan harus disenangi oleh seluruh masyarakat kota makanya seni yang baik dan akan ditampilkan serta diwujudkan, harus melalui sebuah ajang musyawarah dengan simpul masa dan para tokoh masyarakat. Seni yang baik dan bisa monumental, adalah yang diwujudkan melalui sebuah proses kesepakatan pemilik warga kota. Apa susahnya melakukan musyawarah bersama untuk kepentingan dan keindahan bersama ? Janganlah menunggangi kebebasan seni untuk berkresi sekehendaknya saja.
Penulis dalam beropini ini, berupaya berada pada posisi paling netral berada disemua pihak semata hanya untuk bisa memberi kontribusi pemikiran positif bagi semua agar segenap yang kita jalankan dan kita perbuat dalam keseharian hidup, tidak saling merendahkan serta tidak saling menghinakan pihak lain. Mari hidup di Indonesia saling menghargai dalam keindahan kebersamaan serta keadilan. (Francius Matu)
