Pernah terdengar berita tentang manajemen korporasi yang harus mempertanggungjawabkan secara pribadi suatu kegagalan investasi. Atau suatu aksi korporasi yang menjadi strategi penting, namun pada saat telah tereksekusi tidak berjalan sesuai rencana, malah memberikan value negatif.
Lalu, bagaimana membedakan dengan keputusan bisnis? Suatu investasi pembelian perusahaan atau ekspansi misalnya, yang dibelakang hari tidak memberikan keuntungan akankah menjadi tanggung jawab pribadi. Kalo demikian, akan banyak manajemen terkena kasus, ataupun makin lambat kinerja perusahaan karena kegamangan pengambilan keputusan.
Sedikit gambaran tentang governance atas suatu keputusan dilihat dari proses corporate governance dengan mengacu pada praktik GCG setidaknya suatu keputusan secara etis memenuhi kaidah business judgement rule, ini yang akan menjadi akuntabilitas atas keputusan yang diambil.
Juga, governance dalam pengambilan keputusan ataupun aksi korporasi dapat dikaitkan dengan penerapan good corporate governance sesuai Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara dan Surat Sekretaris Menteri BUMN Nomor S-16/S.MBU/2012  tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
Melihat GCG sebagai struktur dan proses, keputusan strategis seperti aksi korporasi, setidaknya melewati  sebagai berikut:
1
Perencanaan
Aksi korporasi dilakukan sesuai kebutuhan perusahaan yang tertuang dalam RKAP dan RJP perusahaan serta sebagai tindak lanjut perusahaan atas shareholders aspiration tentang program kerja perusahaan.
2
Keputusan kolegial Direksi
Komitmen kolegial direksi atas sasaran strategis aksi korporasi misalnya dituangkan dalam berita acara.
