Di situ letak renungannya: tentang tidak ramahnya bangunan-bangunan untuk disabilitas.
Garis-garis ideal tentang disabilitas semua tertuang indah dalam Undang-undang. Dari soal Hak Penyandang Disabilitas seperti dalam UU No. 8 Tahun 2016 pasal 5, atau pasal 11, atau lebih kerucut ke Pelayanan Publik dalam pasal 19. Telah terketik dengan indah. Tapi sebagaimana mestinya memang tidak sebagaimana adanya.
Bisa kita lihat jalan-jalan di seputar kota. Atau sektor-sektor kerja yang tidak mengakomodir disabilitas sesuai amanat Undang-undang. Terus mereka kerja di mana? Mau jualan di jalan disangka pengemis dan tidak memperindah kota. Karena kota yang bersih adalah kota yang memang bersih. Bersih menurut mereka "di atas".
Tapi, tunggu dulu! Jangan berkesimpulan marah. Di sini saya membicarakan konteks kota Manado. Di daerah Anda mungkin sudah ramah disabilitas. Mungkin!
Sudahlah soal kerja yang orientasi labanya kuat, pasti punya sederet pembenaran untuk tidak menerima disabilitas. Tapi sekadar untuk pelayanan publik atau pernak-pernik pelayanan untuk disabilitas, misal di dalam gedung, mestinya punya pertimbangan untuk kenyamanan mereka -- biar nanti-nanti saat saya mendampingi tunanetra masih mendapatkan paha ayam. Hihi...
Yasudah, memang situasi yang membuat kita semakin sendiri dan sendiri-sendiri. Memang kenyataannya pembangunan tidak selalu mempertimbangkan kaum-kaum kecil, apalagi yang lemah fisiknya. Pembangunan tidaklah partisipatoris, tidak melibatkan segala unsur.Â
Kita bisa lihat di sekitar kita, sejauh mana jenis pelayanan publik atau bangunan megah mempunyai ruang untuk warga yang lemah fisiknya.
Oke!
Dan, kita pulang dengan cerita-cerita baru. Cerita tentang saya yang tidak kebetulan disibukkan karena keharusan menghadapi situasi.
Sekertariat, 29 Februari 2020
