Minimnya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Milik Pemkab Inhil Terus Saja Dikeluhkan Pasien, Ada Apa?

TEMBILAHAN, Pagi itu awan gelap masih menyelimuti langit kota tembilahan, menandakan ketidakpastian apakah akan turun hujan. Dengan penuh harap diselimuti rasa cemas, pasien memberanikan diri meninggalkan rumah kecil mungil sederhana dengan kondisi perabot seadanya, guna memeriksakan kesehatan diri di rumah sakit milik pemerintah.

Bermodalkan kartu BPJS kelas 3 di dompet lusuh milik nya, terlihat hanya beberapa pecahan uang 5 ribu dan 10 ribu serta lembaran 2 ribu, yang dimilikinya menemani hiasan dompet menandakan perihnya kehidupan yang harus di laluinya. Dengan rintihan menahan rasa sakit, langkah kaki yang tertatih itupun terus meyakinkan diri agar sampai ke rumah sakit, untuk melakukan pemerikasaan terhadap kondisi kesehatan yang kian memburuk dirasakannya.

Dari kejauhan pagi itu, ruang antrian pasien rumah sakit tampak sudah penuh di padati pasien lain yang juga ingin melakukan pemeriksaan kesehatan. Mereka yang duduk berjejer di kursi besi dingin pagi itu, menampakan wajah kecemasan serta raut muka pucat menahan rasa sakit, sembari bertanya didalam hati "Berapa jam lagi aku harus menunggu untuk di panggil" sesuai nomor antrian yang telah ia dapatkan sebelumnya dari petugas tiket antrian di depannya.

Dengan kondisi tubuh yang sudah terkulai lemas antara tidur dan terjaga, keluarga pasien yang mendampingi mencoba menenangkan pasien dengan mengatakan "Sabar ya" sambil memberikan air gelas mineral seharga 1000 perak, sembari mengelus pundak pasien yang sudah sekian jam menahan rasa sakit di kursi antrian yang didudukinya.

Narasi di atas bukanlah opini, namun merupakan sebuah fakta yang harus di rasakan sejumlah pasien, ketika ingin berobat baik di Rumah Saki Puri Husada Tembilahan, hingga ke sejumlah Puskesmas yang beroperasi di wilayah Kabupaten Indragiri hilir.

Mayoritas warga yang pernah menggunakan jasa kesehatan di sejumlah fasilitas kesehatan milik pemerintah itu, terus saja secara berulang mengeluhkan minimnya pelayanan kesehatan ketika mereka ingin memeriksakan diri terhadap kondisi kesehatan mereka.

Rumah sakit milik pemerintah daerah itu seolah terus menjadi keluh kesah masyarakat, terutama mereka bagi yang pernah memanfaatkan layanan kesehatan di rumah sakit yang kini telah berganti tata kelola menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Sebelumnya Pemerintah Daerah telah menyampaikan berbagai usulan untuk perbaikan, baik dari segi pelayanan hingga sistem manajemen tata kelola yang profesional dan transparan. Namun saran perbaikan yang di sampaikan oleh pemerintah daerah tampaknya hanya sebatas kata tanpa makna, sebab hingga saat ini pasien yang berobat terus mengeluhkan minimnya pelayanan terutama terhadap tenaga kesehatan yang bertugas di lapangan baik siang maupun malam.

Pihak rumah sakit beserta dinas kesehatan yang memiliki otoritas terhadap berbagai kebijakan, semestinya secara serius harus me-review ulang seluruh tenaga kesehatan terutama terhadap sumber daya manusianya. Mereka yang bertugas sebagai tenaga medis selain harus Benar-benar memiliki kompetensi di bidangnya, pihak manajemen juga harus menekankan soal rasa tanggung jawab dan empati kemanusiaan terhadap tenaga medis yang ditugaskan.

Peran penting Dewan Pengawas rumah sakit yang telah diberikan gaji serta fasilitas oleh negara, semestinya juga harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang telah di amanatkan oleh negara kepadanya, guna melaksanakan pengawasan terhadap seluruh aktifitas yang dilakukan oleh rumah sakit milik rakyat tersebut, agar kedepan kualitas serta mutu pelayanan dapat terlaksana sesuai harapan masyarakat yang selama puluhan tahun telah mendambakan layanan kesehatan yang prima dibalut rasa empati dan kemanusiaan.***