Diketahui AKP Sulman Aziz selaku mantan Kapolsek Pasirwangi Garut, telah memberikan pernyataan di depan sejumlah awak media pada senin 1 April 2019. Dalam konferensi pers tersebut, dirinya mengklarifikasi perihal pernyataan tentang ketidaknetralan Polri menjelang Pemilu 2019. Pernyataan ini disampaikan Sulman didampingi oleh aktivis HAM, Haris Azhar, dalam jumpa pers bersama pada minggu 31 Maret 2019.
Menanggapi hal tersebut, pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padjajaran Garut, Hasanudin melihat soal keraguan netralitas lembaga dalam Pemilu, bukan hanya terjadi pada lembaga kepolisian. Tapi juga dirasakan oleh TNI, aparat pemerintah hingga KPU.
Keraguan terhadap netralitas, tentu tidak hanya menimpa kepolisian. Tapi juga TNI, KPU dan Birokrasi. Keraguan ini tidak hanya terjadi pada Pemilu ini, sebelumnya pun demikian
Tak lama, Polisi yang telah dimutasi ke Ditlantas Polda Jabar tersebut merevisi pernyataannya saat bersama Haris Azhar.
Dalam kegiatan tersebut, saya telah melakukan kesalahan. Saya mengatakan bahwa Poltri tidak netral. Itu Saya sampaikan karena saya saat itu sedang emosi. Saya dipindahkan dari jabatan sebelumnya. Dari Kapolsek menjadi personel Ditlantas Polda Jabar dengan didampingi Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Mapolda Jabar.
Hasanudin berharap, peristiwa Sulman Azis tidak dipolitisir terlalu jauh. Apalagi yang bersangkutan telah mengklarifikasi dan mencabut ucapannya soal netralitas Polri. Sebetulnya, menurut Hasanudin semua pihak telah mengetahui persis netralitas Polri dalam pelaksanaan Pemilu. Polri, netral karena tidak memiliki hak suara dalam Pemilu.
 Adapun segala aktivitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu, menurut Hasanudin hal tersebut dilakukan semata -- mata terkait dengan tugas pengamanan pelaksanaan Pemilu yang melekat pada Polri. Hal tersebut karena pemilu tidak hanya harus berlangsung jujur dan adil. Tetapi keamanan juga hal yang penting. Hasanudin melihat, upaya -- upaya mempolitisasi kasus Sulman Aziz ini, bisa dilihat sebagai upaya memandaatkan lembaga kepolisian secara politis dalam bentuk yang lain.
Upaya mempolitisasi ini, selain tidak etis, juga berdampak tidak baik.
Hasanudin mengajak kepada semua pihak untuk menyerahkan masalah yang dilakukan oleh Sulman Aziz agar diserahkan kepada aparat kepolisian untuk mengkaji unsur -- unsur pelanggaran yang terjadi. Menurutnya, kinerja aparat kepolisian juga diawasi oleh Kompolnas dan Bawaslu untuk dapat menyelesaikan masalah ini secara jernih.
Jika kemudian Sulman meralat apa yang diucapkannya, ini menjadi fakta baru dari peristiwa yang sebenarnya, karena dia perwira yang sehat jasmani dan rohani
