Hari ini tanggal 20 Oktober 2019 merupakan  hari pelantikan pasangan Ir. Joko Widodo- KH. Maaruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hasil Pilpres 2019.
Pelantikan yang akan dilaksanakan di Gedung DPR, terlihat well prepared. Berbagai aspek dan kemungkinan terutama dari segi keamanan dipersiapkan dengan sangat ketat.
Rencananya Pelantikan ini akan dihadiri oleh 19 Kepala Negara dan utusan khusus perwakilan negara-negara sahabat, Â 164 Duta Besar, dan ribuan undangan lainnya.
Mungkin karena  keberadaan para kepala negara inilah pengamanan pelantikan ini sangat ketat. Atau ada hal lain. Tak kurang dari 30 ribu personil keamanan dari unsur TNI dan Polri disiapkan.
Jalanan di depan Gedung DPR sudah ditutup sejak hari Kamis, 17 Oktiber 2019 lalu. Pengamanan di sekitar Senayan pun terlihat ketat. Mulai dari Kawasan GBK, Slipi dan Pejompongan pasulan keamanan tampak berjaga.
Sepanjang jalan protokol dan pusat-pusat keramaian  ditempatkan banyak sekali personil TNI dan Polri. Kawasan Glodok dan sekitarnya pun diperketat keamanannya.
Selain itu pengamanan disekitar daerah penyangga Jakarta pun terlihat diperketat konon katanya agar tak terjadi gerakan-gerakan masif para pihak yang mencoba masuk Jakarta untuk melakukan unjuk rasa.
Pelantikan Presiden yang seharusnya menjadi sebuah kegembiraan bagi masyarakat, terkesan menjadi sebuah kejadian yang mencekam.
Mungkin tindakan ini diambil agar suasana pelantikan berjalan kondusif, namun bukankah kalau pun benar ada unjuk rasa, sepanjang itu berlangsung damai. Secara hukum itu sah karena dilindungi UUD 1945. kan?
Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, unjuk rasa jelang dan saat pelantikan itu rawan disusupi
"Kami gunakan diskresi, selain mengimbau, kami juga tidak akan menerbitkan izin jika berdasar hasil intelijen bahwa aksi tidak aman," kata Tito dalam Apel Pengamanan Pelantikan Presiden-wakil presiden di Monas, Kamis 17 Oktober 2019. Seperti yang dilansir Tempo.co
Pihak keamanan sepertinya berkaca pada kejadian unjuk rasa Mahasiswa dan pelajar di akhir September lalu yang berlangsung anarkis yamg berujung pada pengrusakan berbagai fasilitas umum.
Normalnya unjuk rasa tak akan pernah terjadi jika situasinya baik-baik saja, seharusnya supaya unjuk rasa itu  tak terjadi ya selesaikan hulu masalahnya, unjuk rasa kan hilir dari sebuah masalah.
Unjuk rasa akhir-akhir ini kan lebih banyak banyak dipicu oleh rencana penerapan kebijakan baru, mulai dari UUKPK hingga RKUHP. Yang prosesnya dianggap mencurigakan karena keluar dari azas-azas kepatutan dalam membuat undang-undang.
Khusus untuk UUKPK sebagian materinya pun dianggap melemahkan fungsi KPK dalam menindak para pelaku korupsi. Harapan masyarakat terhadap Presiden pun untuk segera membatalkan UUKPK melalui Perppu KPK belum terpenuhi.
Masyarakat merasa ditelikung oleh oligarki politik karenanya, yang kemudian menimbulkan ketidak percayaan pada institusi yang ada sehingga akhirnya mereka merasa harus turun ke jalan untuk menyampaikan pendapatnya agar didengar.
Disisi lain pemerintah melalui pihak keamanan pun seperti tak mempercayai masyarakat, bahwa yang disampaikan melalui aksinya tersebut semata-mata untuk kebaikan negeri ini.
Ya saling tak percaya ini membuat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang seharusnya di isi dengan kegembiraan dan rasa syukur, menjadi terasa mencekam dengan tingkat pengamanan super ketat seperti ini.
Lembaga Amnesty International mengamini hal ini. Menurut Direktur Eksekutifnya Usman Hamid menyatakan bahwa pengamanan pelantikan Jokowi berlebihan.
"Hari ini, dia dikelilingi oleh pengamanan yang berlebihan. Suatu pengamanan yang menurut saya hanya cocok untuk pemimpin yang bukan negarawan, tapi mereka yang dilantik untuk memegang kekuasaan besar dengan nyali dan mental yang kecil," ujar Usman, Sabtu (19/10/19) seperti yang dikutip dari CNNIndonesia.com.
Rasanya harus ada perbaikan komunikasi antara pemerintah dan rakyatnya agar rasa saling percaya bisa kembali terjalin dengan baik, tak seperti sekarang, keduanya penuh rasa curiga.
Sumber
