PT Pos Indonesia Bangkrut? Ah, Ternyata Cuma Isu

PT. Pos Indonesia merupakan salah satu perseroan tertua di Indonesia. Didirikan di Batavia pada tanggal 26 Agustus 1746 oleh Gubernur Jendral Belanda saat itu, G.W Baron Van Imhoff. Awalnya perseroan ini diperuntukan bagi penduduk terutama para pedagang yang berasal dari Belanda dalam mengamankan surat-surat dan dokumen-dokumen perdagangannya. 

Dalam perjalanannya PT. Pos Indonesia sudah mengalami perubahan bentuk perseroan beberapa kali. Pertama Jawatan PTT (Post, Telegraph dan Telephone), kemudian Perusahaan Negara (PN) Postel. Tahun 1965 mulai lah perusahaan pos ini berdiri sendiri tidak digabungkan dengan telekomunikasi, menjadi PN Pos dan Giro. 

Tahun 1978 berubah lagi statusnya menjadi  Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro. Terakhir, tahun 1995 statusnya berubah menjadi PT Pos Indonesia sampai dengan hari ini.

Peran PT Pos bagi generasi dibawah 90an sangat krusial dari urusan cinta sampai dengan keuangan. Dulu disaat telpon kabel masih belum merata keberadaannya dan secara ekonomi pun masih mahal, surat menyurat dengan memakai perangko melalui PT Pos merupakan cara komunikasi yang paling populer. 

Bagi mahasiswa-mahasiwa perantau wesel pos adalah sesuatu paling ditunggu ketika perbankan belum secanggih hari ini, wesel adalah salah satu alat utama dalam pengiriman uang. Selain 2 layanan tadi, pengiriman surat dan wesel, PT Pos juga menjual hal-hal yang berhubungan dengan perposan seperti perangko, materai, kertas segel, dan jangan lupa pengiriman barang.

Namun seiring perjalanan waktu siapa nyana teknologi kemudian menggerus semua fungsi dan layanan PT Pos, mendadak layanan utama  mereka pengiriman surat dan wesel menjadi tidak relevan lagi bagi kehidupan dilibas  oleh keperkasaan dunia digital. 

Disrupsi dunia digital benar-benar meluluhlantakan PT Pos Indonesia, bisnis surat pos pada periode 2003-2008 hancur oleh keberadaan text massage dan internet. Dalam periode tersebut PT Pos mengalami kerugian Rp. 606.5 milyar.  

Melihat kondisi seperti ini pemerintah pada saat itu  mengeluarkan Undang-Undang Nomer 38 tahun 2009 Tentang Pos. Dengan UU tersebut memungkinkan PT Pos melakukan transformasi bisnis. Sejak tahun ini mereka dibantu oleh dua konsultan manajemen kelas dunia Booz Allen dan Ernts & Young menyusun cetak biru transformasi perusahaan yang dieksekusi tahun 2013. 

PT Pos Indonesia tidak hanya berbisnis surat, paket, dan keuangan. Pos Indonesia membentuk perusahaan induk yang memayungi sejumlah anak perusahaan, antara lain yaitu PT Pos Logistik Indonesia, PT Pos Properti Indonesia, dan PT Bhakti Wasantara Net. 

Di samping itu perusahaan juga terus mengembangkan dan menyiapkan bisnis-bisnis baru antara lain di bidang jasa keuangan, lini bisnis retail, city courier, e-commerce, kargo udara, serta asuransi.

Pos Indonesia merupakan perusahaan yang memiliki jaringan terluas di Indonesia. Jumlah kantor pos lebih dari 4.000 kantor dengan sebarannya di 24.000 titik layanan dan telah mencakup 100 persen kota dan kabupaten di Indonesia serta telah menjangkau hampir seluruh kecamatan di tanah air. 

Pos Indonesia juga didukung oleh armada layanan bergerak sebanyak 418 unit, 10.523 unit kendaraan truk dan mobil dinas, 19.502 karyawan, 3.729 unit kantor pos online, serta 24.674 unit point of sales.

Terdapat 90 perusahaan dari berbagai jenis usaha dari dalam negeri maupun luar negeri. Seperi perusahaan jasa pengiriman barang dan dokumen asal Amerika Serikat, UPS, Cardig  international dan jasa pengiriman uang terbesar di dunia Western Union. 

Di Internal sendiri Pos Indonesia terus melakukan pembenahan, ada empat fokus pembenahan yaang dijalankan yaitu manajemen sumber daya manusia dan organisasi, sistem keuangan, kapabilitas infrastruktur, dan strategi marketing. Sistem pengelolaan akuntansinya pun lebih advance dengan berbasis enterprise resousces.

Namun demikian transformasi yang dijalankan Pos Indonesia tidak berjalan semulus yang diharapkan. Berbagai isu tentang kondisi keuangan perseroan kerap mengguncang. Terakhir bahkan isu kebangkrutan menghantam BUMN ini. 

Berawal dari pernyataan yang dilontarkan oleh Rieke Dyah Pitaloka anggota DPR-RI dari PDIP yang menyatakan "Benar bahwa diperlukan keterlibatan pemerintah untuk melakukan proses penyehatan Pos Indonesia yang sudah lama tertunda. Dalam rangka penugasan ini, PT Pos memikul 2 tugas besar, yaitu beban masa lalu sebelum terjadinya liberalisasi dan penugasan public service obligation yang belum mendapat kompensasi sesuai dengan tugas yang dipikul," katanya beberapa waktu yang lalu.

Isu karyawan Pos Indonesia yang tidak mendapatkan gaji pun memanaskan situasi. Akhirnya semua isu ini dibantah  oleh Manajeman PT.Pos Indonesia. Dalam siaran persnya Direktur Utamanya, Gilarsi Wahyu Setijono memaparkan bahwa  PT Pos Indonesia masih dalam kondisi keuangan yang sehat, Rating surat hutang mereka masih A- artinya tidak ada kemungkinan gagal bayar, keuangan perusahaan dalam posisi sehat.

Tidak ada PHK karena restrukturisasi. Dan hingga saat ini, Pos Indonesia masih bisa memberi layanan pos universal 6 hari per minggu dan 4-5 hari per minggu di luar negeri. " tidak ada hak karyawan yang tertunda" kata Gilarsi seperti yang dikutip dari liputan6.com

Pendapatan Pos Indonesia yang bersumber dari APBN meliputi PSO (public service obligation), fee distribusi materai, fee penerimaan setoran pajak, jasa kurir surat dinas dan totalnya menyentuh angka Rp 800-an miliar per tahun. Turn over jasa keuangannya mencapai Rp 20-an triliun per bulan.

Dan satu hal lagi mereka menegaskan tidak ada satu pun aset yang di milikinya yang sedang dalam kondisi diagunkan kepada pihak ketiga. "Pinjaman ini unpledged, artinya tidak ada aset yang diagunkan. Membayar gaji termasuk dalam biaya operasi. Tapi, bukan berarti pinjam uang untuk bayar gaji. Intinya, tidak akan ada bank yang mau memberi pinjaman untuk tujuan bayar gaji," lanjutnya dalam rilis tersebut.

Jadi isu kebangkrutan yang beberapa hari ini berhembus ternyata cuma isapan jempol belaka, namun demikian Kementerian BUMN  sebagai pemegang saham PT Pos Indonesia harus lebih memperhatikan dan mengawasi kondisi perseroan ini. Isu ini tidak akan muncul kalau semuanya baik-baik saja.

Audit rasanya diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan perseroan.

Sumber:
posindonesia.co.id
bumn.go.id
kompas.com
liputan6.com