Mohon tunggu...
Efwe
Efwe Mohon Tunggu... Cuma sekedar berbagi

Penikmat tulisan dan tontonan

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Dramatisasi BW di Mahkamah

19 Juni 2019   10:26 Diperbarui: 19 Juni 2019   10:30 0 4 2 Mohon Tunggu...
Dramatisasi BW di Mahkamah
Beritasatu.com

Jalannya sidang gugatan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi  (MK) oleh paslon 02 Prabowo-Sandi akan memasuki fase krusial yaitu sidang pembuktian. 

Namun demikian  bukan berarti  proses persidangan sebelumnya menjadi tidak krusial, bahkan bisa jadi lebih menarik karena tim hukum 02 yang dipimpin oleh anggota TUGPP (tim gubernur untuk percepatan pembangunan) DKI Jakarta, Bambang Widjoyanto (BW), yang konon mengambil cuti dari kegiatannya di tim tersebut demi menjadi ketua tim hukum paslon 02.

Semenjak dari awal proses persidangan, BW bersama Teuku Nasrullah, Denny Indrayana dan beberapa orang lain yang bergabung sebagai kuasa hukum 02, berhasil membuat panggung  MK ini sebagai media pertunjukan drama yang sangat menarik. Bagaimana kalimat "MK dalam berbagai putusannya telah memutuskan berbagai perkara sengketa pemilihan, khususnya pilkada, dengan menggunakan prinsip terstruktur, sistematis, dan masif. Kami coba mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator, yang bersifat numerik," kata BW saat itu, membuat seantero negeri langsung heboh. 

Dalam kesempatan yang sama BW pun tidak lupa membuat kesan jika hakim MK tidak mengabulkan  gugatatan pihak prinsipal yang diwakilinya, maka MK adalah bagian dari sebuah rezim yang korup, rezim yang korup versi mereka tentu saja 

Agar lebih menarik tidak lupa BW membumbui proses pendaftaran itu dengan dialog,  bagaimana mereka hampir terlambat gegara jalan akses menuju Gedung MK tempat pendaftaran dan sidang itu dilaksanakan diblokir aparat keamanan, seolah mereka menghalangi  proses untuk mencari keadilan.

Dramatisasi tahap awal berhasil dilakukan dengan sempurna, atensi masyarakat luas serta merta tersedot. BW sepertinya berhasil memanifestasikan keinginan prinsipalnya dengan baik sesuai karakteristik  paslon 02 beserta para pendukungnya, yang penuh retorika.

Poin-poin gugatan seperti yang sudah diketahui bersama, memuat berbagai  tuduhan yang ditujukan kepada lawannya dalam kontestasi pilpres 2019, paslon 01 Jokowi-Maaruf Amin. Tuduhan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pengerahan Apartur Sipil Negara (ASN), pejabat-pejabat yang mengarahkan dan memaksa aparat dibawahnya untuk memilih paslon 01, dan banyak printilan tuduhan lain yang ditujukan kepada paslon 01 dalam naskah gugatan mereka. Poin-poin itu merupakan bagian dari skenario besar mereka tentang kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang akan menjadi backbone gugatan, agar kondisi berbalik dari kalah menjadi menang. Tapi kok sepertinya mereka salah panggung, bukankah  kecurangan dalam proses pemilu sebelum penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebetulnya gugatan ini sudah mereka ajukan ke Bawaslu pasca hari pencoblosan 17 April 2019 lalu, namun dengan cuma mengandalan alat bukti berupa laman media online yang dicetak, akhirnya Bawaslu menolak dengan alasan alat bukti yang tidak layak.

Namun demikian skenario baru mereka buat walaupun naskah utamanya ya tetap sama potongan berbagai berita di laman media online dan gosip-gosip khas medsos serta WAG. Agar drama kali ini menjadi lebih menarik, beberapa hari menjelang  sidang perdana dilaksanakan BW kembali mendatangi MK untuk menambahkan poin-poin gugatannya. Bukan BW yang merupakan manifestasi sempurna dari paslon 02 namanya kalau tidak ada sensasi drama  yang mengiringinya. Sesaat sebelum mendaftar perbaikan gugatan " akan ada fakta baru yang "Wow", katanya. 

Ternyata fakta yang dibilang wow oleh BW, itu cuma berupa syarat administrasi cawapres Kyai Haji Maaruf Amin yang pada saat mendaftar jadi calon belum mundur dari posisinya sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah  di dua anak usaha BUMN sektor keuangan, BNI  dan Bank Mandiri yakni BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Yang mereka yakini sabagai pelanggaran  terhadap syarat-syarat  menjadi cawapres, padahal secara legal anak usaha BUMN ya bukan BUMN, merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Di sana ditegaskan kalau BUMN adalah "badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari penyertaan langsung negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan.". Dan apabila tuduhan itu benar tempat gugatannya bukan di MK tapi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Tapi ya sudahlah, namanya juga drama, kontruksi alur cerita kan harus dibangun semenarik mungkin terlepas itu gimmick atau alur utama drama tersebut, walau kita kadang jadi sulit membedakan mana gimmick mana alur utama, saking samarnya kedua hal itu.

Drama mulai memasuki episode utama, babak pertama persidangan dimulai pembacaan uraian gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) oleh paslon 02 merupakan agenda pertama dari sidang perdana MK ini. Seperti halnya dalam poin-poin gugatan yang telah disampaikan dalam berkas yang sudah disampaikan sebelumnya. Plus tambahan terbaru berupa perhitungan kuantitatif yang disambungkan dengan isi gugatan yang bersifat kualitatif. Ketua tim hukum paslon 02, BW menguraikan dengan intonasi yang sangat meyakinkan semua narasi gugatan tersebut. Bagaimana semua isu-isu yang selama ini ada sebagai berita di media online  dan WAG yang kadang sumber beritanya datang dari para pendukungnya di formalisasi menjadi dokumen hukum. Menarik sih karena sebagian besar buktinya berupa kutipan berita-berita online dan kutipan pendapat dari para ahli dari dalam dan luarnegeri, walaupun ada beberapa ahli dari luarnegeri marah-marah karena tulisannya dikutip tidak sesuai konteksnya, dan tanpa pemberitahuan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2