Mohon tunggu...
Efwe
Efwe Mohon Tunggu... Officer yang Menulis

Penikmat Aksara, Ekonomi, Politik, dan Budaya

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Tarik Rem Darurat Program MBG, Sudah Waktunya Evaluasi Total

1 Oktober 2025   13:26 Diperbarui: 1 Oktober 2025   21:16 210
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Siswa korban keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis (MBG) menjalani perawatan medis di Posko Penanganan di Kantor Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (24/9/2025). (ANTARA FOTO/Abdan Syakura via KOMPAS.com)

Hujan masalah kini sedang mengguyur deras program unggulan Pemerintahan Prabowo-Gibran, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Niat mulia untuk mencukupi asupan gizi anak Indonesia, demi mengatasi stunting dan menciptakan generasi unggul kini dikepung oleh carut-marut implementasi yang mengancam keselamatan anak-anak Indonesia.

Ancaman Nyata, Gelombang Keracunan Massal

Fakta di lapangan jauh dari kata mulus, bahkan penuh ketidakjelasan. Kasus keracunan yang menimpa anak Indonesia sebagai penerima manfaat MBG terus terjadi dengan eskalasi yang sangat mencemaskan. 

Angka korban melonjak tajam. Seperti dilansir CNNIndonesia.Com, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, korban keracunan MBG sudah mencapai 8.649 anak per akhir September 2025. Sebelumnya, Kantor Staf Presiden (KSP) mencatat korban keracunan telah mencapai 5.080 orang. 

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut terjadi lonjakan hingga 3.289 anak dalam dua pekan terakhir, termasuk 1.315 korban keracunan massal di Bandung Barat. 

Terakhir, insiden keracunan 131 siswa di Kecamatan Kadungora, Garut, pada Selasa, 30 September 2025, kemarin, memaksa Pemkab Garut menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) kasus keracunan massal.

Merespons tragedi berulang ini, Pemerintah memang telah memohon maaf. 

"Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional (BGN) memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah. Tentu saja ini bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan pula kesengajaan," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, seperti dilansir Kompas.Id

Namun, alih-alih melakukan moratorium atau penghentian sementara, Presiden Prabowo menegaskan program harus terus berjalan. Klaimnya, kasus keracunan hanyalah bagian yang sangat kecil. 

"Tiga puluh juta anak dan ibu hamil tiap hari menerima makanan, bahwa ada kekurangan iya, ada keracunan makan iya. Kami hitung dari semua makanan yang keluar penyimpangan, kekurangan, atau kesalahan, itu adalah 0,0017 persen," ujarnya, seperti diberitakan Tempo.co, Senin, 29 September 2025. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun