Saya tak tahu sepanjang apa birokrasi dan prosedur yang harus ditempuh jika 21 hari hingga tenggatnya lewat itu disebut "gerak cepat" seperti yang diungkapkan Menpora.
Atau memang yang terjadi selama ini koordinasi antara LADI dan Kemenpora tak berjalan dengan baik.
Di bagian lain rilisnya Menpora mengaku tak khawatir terkait isu hukuman bagi dunia olahraga Indonesia ini lantaran tak terpenuhinya kuota test anti doping yang berujung hukuman lantaran penyelenggaraan kegiatan olahraga di Indonesia pada 2020 terhenti akibat pandemi Covid-19.
"Dan segera kuotanya akan terpenuhi dari pelaksanaan PON 2021 di Papua." Begitu tulis Zainudin.
Seharusnya hal itu disampaikan Menpora sebelum tenggat waktu dilewati. Jika memang pandemi dijadikan alasan sepertinya pihak WADA akan memaklumi karena memang  mereka tahu persis apa efek pandemi terhadap penyelenggaraan olahraga.
Saya menduga ini merupakan efek akumulasi pelanggaraan kode etik anti doping yang dilakukan Indonesia sejak sebelum pandemi hingga akhirnya WADA menjatuhkan hukuman berat.
Ironisnya dalam pernyataan Menpora terkait masalah ini, hingga saat artikel ini ditulis tak ada satu pun kata 'maaf' yang diucapkan kepada atlet dan seluruh masyarakat Indonesia.
Padahal diakui atau tidak pelarangan pengibaran Sang Saka Merah Putih di ajang Piala Thomas 2020 akibat kelalaian dan keteledoran yang dilakukan oleh Kemenpora dalam menyikapi masalah anti doping ini.
