Namun fakta ini sepertinya dikesampingkan oleh  DPP Muhammadiyah yang menyebutkan bahwa  insiden yang menewaskan 6 orang tersebut merupakan pelanggatan HAM berat bukan biasa seperti.yang diungkapkan oleh Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas.
"Karena itu, pembunuhan terhadap terutama empat anggota laskar FPI seharusnya tidak sekadar pelanggaran HAM biasa melainkan termasuk kategori pelanggaran HAM berat," katanya, seperti dilansir okezone.com. Senin (18/01/21).
Selain Muhammadiyah ada satu pihak lagi yang menyebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat pada insiden KM 50 itu.
Mereka yang menyebut dirinya Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3), menilai bahwa insiden KM 50 ini merupakan pelanggaran HAM berat.
"TP3 menyatakan bahwa pembunuhan 6 laskar FPI oleh aparat negara tidak sekadar pembunuhan biasa dan dikategorikan sebagai pelanggaran Ham biasa sebagaimana dinyatakan oleh Komnas HAM," kata Anggota TP3, Marwan Batubara, seperti dilansir Detik.com, Kamis (21/01/21).
Menariknya, Â TP3 ini diisi juga oleh Busyro Muqadass yang merupakan Ketua DPP Muhammadiyah yang mengumumkan hal serupa dan anggota lainnya diisi oleh Amin Rais, Abdulah Hehamanua, Neno Warisman, Marwan Batubara dan sejumlah orang lainnya yang dikenal memang selalu berseberangan dengan pemerintah.
Jadi tak heran jika rekomendasi yang muncul seperti ini, jangankan ada celah untuk menyalahkan pemerintah, tak ada saja mereka gali-gali supaya terlihat ada.
Sebenernya apa yang dilakukan Komnas HAM itu sudah cukup, tinggal bawa  ke pengadilan buktikan secara hukum di sana. Tak perlu membangun narasi-narasi yang terus menerus menimbulkan kegaduhan.
Jika memang terbukti polisi melakukan pelanggaran HAM, hukum lah mereka sesuai dengan kesalahannya. Selidiki juga darimana anggota FPI bisa memiliki senjata api
