Paradoks menggelikan sekaligus menyebalkan terus dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani Covid-19. Di satu sisi masyarakat dipaksa bahkan hingga diancam sanksi segala, jika tak mematuhi protokol kesehatan tapi di sisi lain, pemerintah membiarkan rakyatnya berdesakan di KRL yang itu sangat jelas melanggar protokol kesehatan yang aturannya mereka buat sendiri.
Apa bukti bahwa pemerintah membiarkan? Salah satunya adalah mencabut layanan bus bantuan gratis menjadi bus berbayar.
Padahal dalam sebulan terakhir ini bus gratis yang tersedia di sejumlah stasiun yang memiliki penumpang besar, antara lain Stasiun Bogor, Cilebut, Bojong Gede, Depok hingga Cikarang. Terbukti berhasil mengurangi kepadatan penumpang KRL setiap hari Senin.
Bergantinya layanan bus gratis menjadi layanan bus berbayar ini diungkapkan oleh Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Direktur angkutan jalan BPTJ, Aca Mulyana menyatakan bus yang semula gratis, mulai pekan depan, Senin (03/08/20) akan dikenakan tarif, dengan trayek seperti sebelumnya.
"Bisa saja nanti dibagi, antara bus JR Connexion atau bus sekolah yang bertarif. Tarifnya antara Rp 15 ribu sampai Rp 25 ribu. Direncanakannya seperti itu," kata Ace, di Stasiun Bogor, Senin (27/7/20). Seperti dilansir Okezone.
Seperti diketahui sebelumnya, dengan pertimbangan lonjakan penumpang KRL Jabodetabek selalu terjadi setiap hari Senin, maka Pemerintah Daerah DKI bekerjasama dengan Pemda Kota/Kabupaten Bogor dan Bekasi, berinisiatif untuk menyediakan layanan bus gratis agar protokol kesehatan dalam gerbong KRL terutama Physical distancing bisa tetap dilakukan.
Dengan dicabutnya layanan bus gratis ini, berganti menjadi bus berbayar, hampir dapat dipastikan sebagian besar penumpang KRL akan lebih memilih naik kereta daripada harus membayar naik bus dengan tarif sebesar itu, akibatnya gerbong KRL bakal tambah berjubel dan omong kosong dengan "menjaga jarak".
Artinya protokol kesehatan yang seharusnya menjadi acuan dalam beraktivitas saat pandemi Covid-19 secara terpaksa harus dilanggar oleh para penumpang KRL.
Pihak Operator PT KCJ, saat ini menurut pengalaman saya yang setiap hari menggunakan layanan KRL, sudah cukup proper menegakan protokol kesehatan dalam melayani para penumpang.
Tapi harus diingat KCJ tak bisa bergerak sendiri harus ada dukungan dari semua pihak termasuk dari penumpangnya sendiri, kantor-kantor tempat para penumpang itu bekerja, serta para pemangku kepentingan lain seperti Pemda di Jabodetabek dan Kementerian perhubungan.
