Bukankah itu pertanda BUMN tersebut maju, yang efeknya memperluas pasar tenaga kerja dan ujungnya memberikan deviden bagi negara yang bisa dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat.
Mari kita lihat niat pendirian BUMN melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Â Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping badan usaha swasta dan koperasi.
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN , swasta, dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.
Walaupun buat saya istilah demokrasi ekonomi menjadi terlalu luas dan sumir. Karena tak ada satupun penjelasan yang tunggal terkait hal ini.
Tapi sederhananya demokrasi ekonomi ialah kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua unit, untuk semua, dan dibawah pimpinan atau kepemilikan oleh anggota-anggota masyarakat.
Diatas UU itu ada Pasal 33 UUD 45 , yang menyatakan bahwa kekayaan negara dikelola oleh negara yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Jadi seharusnya perilaku BUMN itu berbeda dengan perusahaan-perusahaan swasta yang tujuannya meraih keuntungan semata, karena di BUMN ada fungsi sosial dan pemerataan kue pendapatan walaupun dalam waktu bersamaan mereka dituntut untuk mencetak profit.
Erick Thohir sebagai Menteri BUMN memang memiliki kewajiban untuk menyeimbangkan hal tersebut, walaupun saya belum melihat kejelasan sikapnya  atas dasar apa ia berniat merestrukturisasi anak cucu perusahaan BUMN itu.
Apakah orientasinya hanya karena untung rugi saja, atau lebih jauh dari itu artinya Erick mau mengembalikan BUMN ke niat awal pendiriannya dalam rangka saling mendukung antara swasta dan BUMN demi kemajuan perekonomian nasional.
Karena jika orientasinya untung rugi, ya mudah saja dilakukan tinggal due dillegence seluruh anak cucu perusahaan BUMN. Â Rugi ya ditutup atau digabungkan jika untung tinggal benahi tata kelolanya.
