Apa Sih Itu "Chinese Money Trap"?

               Chinese Money Trap merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut sistem utang dan pembayaran yang diterapkan oleh Pemerintah China sebagai negeri pemberi utang. Negara peminjam yang tidak bisa mengembalikan jumlah yang telah disepakati, sebagai gantinya negaranya akan "dikuasai" oleh China sebagai pemberi modal pembangunan. Sementara itu, besaran utang luar negeri yang dihadapi oleh Indonesia tengah menjadi perhatian. Salah satunya adalah utang luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur  di Indonesia.

               Para Peneliti di Institut dor Fevelopment of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman, mengatakan  ada beberapa negara yang telah menggunakan skema utang ini dalam membiayai pembangunan infrastrukturnya yaitu, mulai dari Jepang, Korea Selatan, Angola, Zimbabwe, Nigeria, Sri Lanka. Akan tetapi, pembiayaan infrastruktur melalui utang luar negeri ini tak selalu berjalan dengan mulus, ada beberapa negara yang akhirnya gulung tikar. 

             Pemerintah Indonesia harus berhati hati dan cermat dalam mengelola utang luar negeri terutama yang berkaitan untuk pembangunan infrastruktur.  Pada akhir 2014, utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 2.609 triliun dengan rasio 24,7 persen terhadap PDB. Sedangkan hingga akhir 2017, utang pemerintah mencapai Rp 3.942 triliun dengan rasio 29,4 persen. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) utang luar negeri Indonesia pada akhir Januari 2018 meningkat 10,3 persen secara tahun ke tahun menjadi 357,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.915 triliun, memakai kurs Rp 13.750 per dollar AS.  Dan Adapun rincian nya adalah 183,4 miliar dollar AS atau setara Rp 2.521 triliun utang pemerintah dan 174,2 miliar dollar AS atau setara Rp 2.394 triliun utang swasta.

                   Pemerintah memastikan Aman terhadap "chinese money trap" ini, meski tercatat mempunyai utang luar negeri kepada China. Nufrasansa mengatakan "Kami melakukan pinjaman kepada semua negara secara berhati-hati, bahkan sudah diatur tata caranya pada Peraturan Pemerintah".  Menurut Nufransa, Indonesia ini mampu untuk mengembalikan utang yang ada, karena telah tercantum anggaran khusus dalam APBN.