Jika Ridwan Kamil Direstui sebagai Cawapres Oleh Airlangga

Sebuah skenario yang bukan tidak mungkin akan terjadi demi menjaga sebuah eksistensi. Ketika seorang Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang baru 'seumur jagung' menjadi kader Golkar sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Umum diberi mandat selaku petugas partai untuk ditingkatkan menjadi Calon Wakil Presiden di Pilpres 2024 nanti mendampingi sosok yang sudah diplot menjadi Capresnya partai Golkar (tidak mutlak lagi menggunakan putusan Munas 2019, melainkan terjadi Munas 'dadakan'). 

Hitung-hitung sebagai 'trigger' ditengah kevakuman yang sudah lama terjadi sejak 2014 lalu, ketika terakhir di masa kepemimpinan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Golkar, saat itu pula sang Ketum maju sebagai Capres ditengah solidnya beliau dan keberhasilan beliau sebagai orkestra partai ditengah tugas sebagai Wakil SBY. 

Meski singkat cerita beliau kalah, akhirnya puasalah peran Golkar dalam mendorong kaderisasinya untuk bertarung (minimal bertarung) dalam Pemilihan Presiden di masa Reformasi. 

Flashback situasi 2014. Kita tentu masih mengingat sosok Aburizal Bakrie, seorang pengusaha sukses sekaligus mantan menteri di masa kepemimpinan SBY periode pertama sebagai Menko Kesra (kalau sekarang PMK). Setelah 2009, beliau resmi menjabat sebagai Ketua Umum melalui Munas menggantikan Jusuf Kalla dan pada saat itulah Golkar seolah mulai bergerak dan semakin berbenah mengikuti dengan perkembangan zaman. 

Memang saat itu, lumrahnya Golkar yang tak pernah punya DNA Oposisi. Golkar memang merapat dengan Koalisi SBY (Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II) pasca sang Ketum lamanya JK kalah. JK sendiri 'pensiun' dari kepengurusan inti partai dan hanya berpegang sebagai penasehat. Seolah pada saat itu dia ingin terkesan keluar dari pemerintahan. Sedangkan Aburizal Bakrie? 

Justru mengeluarkan jurus 'banyak kakinya' disisi lain dia membangun kekuatan memanfaatkan kehebatan kader-kader Golkar berkontribusi dalam pemerintahan SBY disisi lain juga berusaha menjadi katalis 'check and balances' meskipun realistis Pemerintahan SBY periode berikutnya, peran Golkar tidak sehebat periode pertama oleh JK.

Hingga pada suatu saat, ketika Pemerintahan SBY sedang mengalami sebuah gejolak ditengah approval rating yang semakin menurun bahkan sampai dibawah 55 bahkan 50 persen. Seperti 'lame duck' atau 'bebek lumpuh' apalagi jelang 2014, Golkar mendorong Aburizal Bakrie yang kuat secara logistik melalui basis massa belum lagi kedekatan dengan tokoh-tokoh kharismatik bangsa memperkuat argumen bahwa dia adalah Presiden masa depan. Ditandai survey saat itu, beliau sama seperti Jusuf Kalla selalu bertengger di 5 bahkan 3 besar yang mana ARB justru berperan sebagai antitesa sama halnya Prabowo Subianto dan Mahfud MD, sedangkan sosok yang masih irisan dengan Pemerintahan kita tahu ada Besan SBY, Hatta Rajasa kemudian ada Dahlan Iskan (yang akhirnya menang Konvensi Demokrat) dan juga sosok Ibu Negara, Ani Yudhoyono. Singkat cerita, Pileg mengubah segalanya, Demokrat 'dihukum rakyat' dari peringkat pertama menjadi gurem, Golkar tetap di posisi kedua sementara PDIP menjadi 'rising' dari 3 ke 1 sebagai Jokowi Effect. Saat itu ARB sendiri menyerah dan siap menjadi Cawapres. Beliau masih memperhitungkan sosok Jokowi, hingga pada akhirnya malah dia merapat ke Prabowo alih-alih Prabowo adalah yang dinanti sejak 2009 lalu. Eh, Prabowo milih Hatta Rajasa.

Lantas jika memang Airlangga tidak 'tarung' dalam Pilpres melainkan serahkan kepada Wakil Ketua Umumnya, Ridwan Kamil. Kemanakah peran Airlangga? Bisa jadi DPR RI atau mungkin sebagai 'King Maker' seperti Aburizal Bakrie, mendorong Menteri-menteri untuk mengawal terus Pemerintahan. Sambil juga kembali menjadi pengusaha. Boleh bukan. Apalagi inilah sebuah jalan yang realistis sekaligus mungkin awalnya miris. Wajar saja, seorang yang dinyatakan berhasil dalam konsolidasi dan memperkuat Golkar sebagai partai 'keramat' dimana memang kita tahu di akhir kepemimpinan Ical alias Aburizal Bakrie terjadi prahara dimana ada dualisme yang mana sejak Ical (yang sebenarnya legowo) tidak menjadi Wakil Prabowo mengingat pada akhirnya Jokowi pun memutuskan bersanding dengan JK yang notabene mantan Ketum Golkar (yang rasa oposan), harapannya tiada perpecahan. Malahan semakin memperlebar perpecahan. Hingga pada akhirnya Munas Ancol kembali mempersatukan di masa Jokowi, Golkar semakin solid hingga pada titik puncak ialah dalam kepemimpinan Airlangga dimana Golkar terkenal banyaknya faksi namun kompak untuk Airlangga Hartarto. Hanya sayang, kehebatan beliau 'meramu' partai yang sekarang lebih 'adem' tidak ditangkap lebih oleh rakyat. Nyatanya survey beliau selalu dalam nomor 'buncit' bukan 'wahid'. Ya harus ada sosok yang bisa menguatkan disitu.

Jika Airlangga kelak akan fokus sebagai DPR RI sambil memimpin pasukan memastikan 100 juta suara bisa teraup dengan baik dan juga mendorong posisi menjadi teratas atau sejelek-jeleknya Second One (gantikan Gerindra).

Barangkali lebih fokus, daripada dia juga memikirkan kontestasi Pilpres. Biar Waketumnya yang urus Pilpres. Hitung-hitung jika memang konsensus terbangun demikian, Golkar menunjukkan kedewasaannya sekali lagi. Aburizal Bakrie legowo demi persatuan tidak maju karena akan berhadapan dengan JK di 2014, kemudian di 2024 nanti.