Mohon tunggu...
Febrianti sabrinaisti
Febrianti sabrinaisti Mohon Tunggu... Arsitek - Mahasiswa

Amazing page

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Pembangunan Negeri Penuh Revisi

10 Desember 2019   16:48 Diperbarui: 10 Desember 2019   16:55 13
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

yang bebas dari ketidak Adilan dan penindasan kepada dunia. Tidak ada yang bekerja untuk upah minim seperti budak. Di dalam Al-Quran pun dijelaskan pada surah Al-Hasyr, 59:7 "Apa yang telah Allah berikan kepada Rasul-Nya, kerabat (rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh, agar (harta) tidak (hanya) beredar diantara kaum kaya di antara kalian. Diri kalian terhadap apa yang tidak dia berikan kepada kalian. Dan bertaqwalah pada Allah, karena sangat keras hukuman-Nya".

Kenapa Gagalnya pembangunan di Era Orde Baru ini lebih kearah pembangunan ekonomi?, yaitu karena kebijakan pemerintah yang bersifat reaktif dengan menitikberatkan pada masalah perbankan selama masa mengatasi krisis pada tahun tahun pertama pemerintahan. Dan  memperkuat opini publik bahwa sistem keuangan dan moneter yang ada telah menjadi sebab utama membawa Indonesia masuk ke dalam jurang krisis yang dalam. Pada oktober 1988 yang mendorong ekspansi besar-besaran bisnis perbankan, namun tidak diimbangi oleh sistem pengawasan yang memadai, hampir semua bank nasional di Indonesia beroperasi dengan sistem yang rapuh. Dan ujung dari kelemahan ini adalah terjebaknya bank-bank tersebut ke dalam kesulitan likuiditas menyusul menumpuknya kredit macet. Situasi perbankan yang menandai krisis di Indonesia, pertama-tama berdampak terhadap dunia bisnis. Kemadetan arus 

dan mikro di perusahaan akibat goncangan di sektor perbankan mengakibatkan pula pihak swasta kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek mereka untuk membayar cicilan utang  kepada lembaga-lembaga asing, yang sejak tahun 1994 menjadi salah satu sumber dana bagi para pengusaha  dalam negeri. Tentu saja kegagalan ini berimbas besar kepada pembangunan lainnya. Dan terutama masyarakat yang seharusnya mendapatkan banyak akomodasi dari pemerintah yang sudah menjanjikan banyak perubahan kearah yang lebih baik.

Sebenarnya hal itu menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk lebih teliti lagi sehingga penyebaran pembangunan di Indonesia terutama ekonomi, infrastrukstur, pendidikan, dan kesehatan dapat dirasakan semua kalangan di daerah terpencil sekalipun tanpa memandang bulu. karena realitanya  pembangunan akan tetap memakan korban yaitu korban janji dan korban ketidakadilan pemerintah akibat kurang meratanya pembangunan. Dan lagi korban tersebut kebanyakan berasal dari masyarakat bawah, yang kurang memiliki akses akses kepada fasilitas yang ada.

Jika dilihat dari kekayaan SDM dan alam yang ada, Indonesia bisa menjadi Negara yang serba kecukupan, dan mampu berdiri tanpa topangan dari Negara lain, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar,  tetapi karena kurang terampilnya para penguasa pemerintahan yang dengan  mudah mengambil tanpa memaksimalkan sumber sumber kekayaan Negara yang ada bahkan dengan menjualnya kepada Negara lain, Membuat Indonesia banyak mengalami keugiaan. Dan menjadikan Indonesia kukuh sebagai Negara berkembang.

Pembangunan sangat dipengaruhi oleh para pelaksana pembangunan, yaitu pemerintah dan masyarakat (berupa dukungan kepada kebijakan pemerintah). Adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat harus diciptakan agar pembangunan dapat mencapai hasil maksimal. Saran untuk mengatasi kegagalan pembangunan yang dialami oleh bangsa Indonesia diperlukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dengan tujuan kedepannya agar lebih baik dan membawa manfaat bagi masyarakat luas. Kemudian memajukan pendidikan nasional sedini mungkin agar muncul generasi-generasi muda yang berkualitas baik secara moral dan pola pikir maju.

*Ditulis oleh mahasiswa semester 1 mata kuliah pengantar ilmu politik, prodi ilmu komunikasi, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas sultan ageng tirtayasa.                                                                                             

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun