Fbhis.umsida.ac.id - Transformasi pelayanan publik menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia di era digital saat ini. Dengan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan yang cepat, transparan, dan efisien, pemerintah pusat dan daerah didorong untuk terus berinovasi.
Namun, proses ini tidak selalu berjalan mulus. Keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, hingga kesenjangan akses teknologi masih menjadi hambatan nyata.
Kondisi ini menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi. Di lingkungan Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial (FBHIS) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), isu pelayanan publik terus dikaji dan dibahas dalam proses pembelajaran maupun kegiatan pengabdian masyarakat.
Program Studi Administrasi Publik (Prodi AP) Umsida menilai bahwa pelayanan publik yang baik adalah cerminan dari tata kelola pemerintahan yang efektif dan inklusif.
Inovasi yang Tetap Berbasis Nilai Dasar Pelayanan
Menurut Kaprodi AP Umsida, Ilmi Usrotin C SAP MAP, tantangannya bukan hanya pada teknologi, tetapi juga pada nilai-nilai dasar administrasi publik itu sendiri.
"Hari ini kita hidup dalam era yang mengedepankan kecepatan dan digitalisasi," ungkap Ilmi saat ditemui di ruang prodi, Senin (16/6/2025).
"Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa esensi dari pelayanan publik adalah keberpihakan pada masyarakat. Teknologi harus jadi alat, bukan tujuan," lanjutnya.
Ilmi menegaskan bahwa inovasi pelayanan publik harus selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial.
