Reshuffle Kabinet Saat Pandemi: Sebuah Solusi atau Gimik Politik?

Pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia mulai bulan maret 2020 memberi banyak perubahan. Mulai dari adanya pembatasan sosial hingga pengurangan karyawan yang dilakukan oleh berbagai perusahaan akibat perekonomian yang goyah terdampak pandemi. Namun bukan hanya rakyat yang merasakan imbas dari pandemi ini tapi juga para pejabat negara ikut terdampak pandemi Covid-19. Penanganan pandemi yang carut marut hingga perekonomian yang memburuk nampaknya membuat Presiden Joko Widodo harus mengambil langkah prombakan kabinet. Dilansir dari Kompas.com ancaman perombakan kabinet sudah dilontarkan oleh Presiden pada akhir bulan Juni 2020. Hal itu diakibatkan rasa jengkel Presiden akibat banyak menterinya yang masih menganggap situasi pandemi bukanlah hal yang krisis.

Hasilnya pada Selasa,22 Desember 2020 Presiden Joko Widodo mengumumkan perombakan kabinet terhadap beberapa menteri yang ada saat ini. Otak-atik kabinet atau reshuffle di penghujung tahun, menurut sejumlah pengamat politik, menjadi waktu ideal bagi Presiden Joko Widodo untuk membangkitkan kepercayaan publik yang turun terhadap pemerintah. Ada sejumlah hal mendesak yang harus segera dibenahi Jokowi dalam kinerja setahun belakangan. Terutama soal pandemi dan isu korupsi yang menimpa dua menteri. Tercatat ada 6 nama menteri baru yang diumumkan dimana 2 diantaranya bertujuan untuk mengisi pos kosong yang ditinggalkan menteri sebelumnya yang tersandung masalah korupsi.  Berikut nama Menteri baru Jokowi :

• Menteri Sosial [Mensos] :Tri Rismaharini (Sebelumnya, Juliari Batubara)
• Menteri Kelautan dan Perikanan [KP/KKP] : Sakti Wahyu Trenggono (Sebelumnya, Edhy Prabowo)
• Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif [Menparekraf] : Sandiaga Uno (Sebelumnya, Wishnutama Kusbandio)
• Menteri Agama [Menag] : Yaqut Cholil Quomas (Sebelumnya, Fachrul Razi)
• Menteri Perdagangan [Mendag] : M. lutfi (Sebelumnya, Agus Suparmanto)
• Menteri Kesehatan [Menkes] : Budi Gunadi Sadikin (Sebelumnya, Terawan Agus Putranto) 

Berbagai nama-nama yang muncul membuat berbagai pro dan kontra bagi masyarakat. Jika dilihat memang beberapa nama menteri yang baru berasal dari latar belakang politik atau organisasi masyarakat yang tak elak menimbulkan presepsi bahwa perombakan ini sebatas gimik politik untuk berbagi kue kekuasaan. Nama Tri Rimsaharini, Sandiaga Uno, Dan Yaqut Cholil bukanlah nama-nama asing bagi Jokowi.

Tri Rismaharini yang sebelumnya merupakan Wali Kota Surabaya juga merupakan kader dari PDI-P yang sebelumnya juga mengisi pos Menteri Sosial. Selain itu Gus Yaqut yang merupakan pimpinan GP Anshor juga memiliki kedekatan dengan Jokowi. Terlebih lagi Gus Yaqut memang terlihat sangat vokal dalam membela pemerintahan saat ini. Maka tak dapat dipungkiri aroma bagi-bagi kekuasaan masih tercium dalam reshuffle kabinet tersebut. Nama yang cukup menarik adalah munculnya Sandiaga Uno yang merupakan pesaing Jokowi-Amin dalam pemilu 2019.

Setelah sebelum Prabowo Subianto yang terlebih dahulu masuk ke dalam kabinet kini giliran pasangannya pada 2019 lalu yaitu Sandiaga Uno juga ikut masuk dalam kabinet Jokowi-Amin. Dilansir dari CNN Indonesia menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Irwan mengatakan pengangkatan Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) tak terlepas dari kemenangan anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilkada 2020. Irwan menduga posisi menteri untuk Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu merupakan kompensasi karena ikut memenangkan Gibran Rakabuming Raka di Kota Solo dan Bobby Nasution di Kota Medan.

Tidak hanya ketiga nama tersebut yang mencuri perhatian publik. Nama Menteri Kesehatan yang baru Budi Gunadi Sadikin juga mencuri perhatian publik. Menteri yang satu ini merupakan seorang pengusaha lulusan fisika nuklir dari ITB menjadi pengganti dari Dr. Terawan. Memang posisi Menkes merupakan posisi yang sudah sangat genjar dikabarkan akan direshuffle terlebih lagi penangan pandemi di Indonesia yang makin memburuk. Namun yang menjadi perhatian adalah latar belakang Menkes yang baru bukanlah dari kalangan Dokter atau Kesehatan namun dari kalangan pengusaha. Meskipun demikian tercatat negara lain seperti Amerika, Belanda, dan Singapura juga memiliki Menkes yang bukan berasal dari kalangan Dokter atau Kesehatan. Nampaknya hal ini merupakan pertaruhan Joko Widodo untuk menyelesaikan pandemi ini dengan percepatan Vaksinasi dan untuk memperbaiki manajemen penangan pandemi di Indonesia. Sehingga Presiden berusaha mengambil langkah untuk mengangkat Menkes yang berasal dari Non-Kesehatan dengan harapan bisa mempercepat Vaksinasi dan memperbaiki manajemen penanganan pandemi.

Berbagai asumsi yang muncul kepermukaan bukanlah tanpa alasan. Asumsi bahwa pergantian komposisi kabinet hanya sebuah gimik politik merupakan hal yang wajar muncul karena latar belakang menteri baru yang beberapa berasal dari partai maupun ormas. Apalagi dengan bergabungnya Sandiaga Uno ke dalam kabinet semakin membuat jelas keberadaan partai Gerindra ke dalam pemerintah. Suatu cara politik yang dilakukan Jokowi untuk meredam oposisi dengan membangun Kabinet Capres 2019. 

Disisi lain reshuflle yang dilakukan Jokowi juga merupakan suatu pertaruhan untuk memperbaiki kepercayaan publik. Tak bisa dipungkiri penangan pandemi yang carut-marut hingga merosotnya ekonomi membuat kepercayaan publik makin turun kepada pemerintah. Pengamat politik Burhannudin dilansir dari Tribunnews berpendapat bahwa reshuffle yang dilakukan bukan semata-mata mengakomodir partai. Menurut dia penunjukkan Risma dan Sandi merupakan hal yang tepat karena sesuai dengan latar belakang keahlian masing-masing. 

Terlepas dari siapa yang mengisi atau masuk ke dalam kabinet Jokowi-Amin tentunya rakyat berharap bahwa reshuffle ini bukanlah gimik politik semata. Di saat situasi sulit seperti ini tentunya rakyat mengharapkan penangan pandemi dan pemulihan ekonomi yang terukur untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain reshuffle ini bisa menjadi pembuktian Jokowi-Amin bahwa pilihan menteri yang mereka pilih merupakan pilihan terbaik dan memang semata-mata untuk kepentingan rakyat. Jika penanganan pandemi dan ekonomi tidak makin membaik degan adanya reshuffle ini maka jangan salahkan rakyat jika kepercayaan rakyat akan semakin menghilang kepada pemerintah. 

Sebuah Solusi atau Gimik Politik?? Biarkan waktu yang membuktikan dan Rakyat Yang Menilai.