Pilkada dan Hari Anti Korupsi Sedunia

30 Oktober 2003 silam, Koffi Annan berbicara di hadapan 119 anggota Majelis Sidang Umum PBB membahas tentang masalah korupsi. 

"Korupsi menjadi penyebab utama memburuknya perekonomian suatu bangsa, dan menjadi penghalang upaya mengurangi kemiskinan dan pembangunan." (Koffi Annan)

 31 Oktober 2003, Sidang Umum menyetujui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Korupsi. Usai pidato itulah, dunia melalui PBB menyetujui perjanjian anti korupsi tepatnya pada 9 Desember 2003. Perjanjian tersebut ditandatangani di Merdia, Meksiko pada 9-11 Desember 2003. Dalam sidang tersebut juga ditetapkan 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Hari itu dibuat untuk meningkatkan kesadaran tentang korupsi dan peran konvensi dalam memerangi dan mencegahnya. Konvensi mulai berlaku pada bulan Desember 2005.

Agaknya fenomena korupsi memang sudah mendunia sejak lama. Pemerintahan Orde Baru harus tumbang 1998 pun salah satu alasannya adalah mengguritanya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Faktanya fenomena korupsi ini sudah demikian menggurita hingga sampai saat ini pun, 22 tahun sejak jatuhnya Orde Baru, korupsi masih saja tetap ada. Kasus terbaru justru melibatkan dua mentri yang menjadi tumpuan harapan masyarakat di tengah terpuruknya ekonomi karena wabah pandemi.

9 Desember 2020, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia, sebagian wilayah Indonesia sedang mengadakan perhelatan besar, pemilihan kepala daerah secara langsung. Entah apa alasannya pemerintah bersikukuh tetap mengadakan pemilu kada serentak  dan tidak mau menundanya setidaknya sampai tahun depan. Sebagian masyarakat menanggapi positif, mungkin memang selayaknya kepala daerah segera diganti dengan yang lebih kompeten dan lebih peduli. Sebagian lagi berasumsi negatif bahwa pemilu kada merupakan salah satu lahan subur untuk korupsi. Mulai dari pengadaan surat suara, tinta, bilik tps, operasional pilkada termasuk honor para petugasnya. Semuanya berpotensi besar untuk disunat. 

"Corruption is a cancer, a cancer that eats away at a citizen's faith in democracy, diminishes the instinct for innovation.(Korupsi adalah kanker, kanker yang menggerogoti kepercayaan warga negara pada demokrasi, menghilangkan naluri untuk berinovasi)." Joe Biden, Politisi AS.

Publik bisa menilai sepinya TPS dari pemilih, karena sebagian masyarakat sudah kehilangan kepercayaan pada proses demokrasi. Nyatanya berganti pemimpin, korupsi tetap merajalela. Kalaupun mereka tetap menggunakan hak pilihnya, sebagian beralasan karena sudah dapat amplop pilkada (pilih yang bayar karena tak ada pilihan). Sebagian lagi terpaksa tidak menggunakan hak pilihnya karena terpapar covid 19, dan berrisiko menularkan virus kepada orang lain. 

Pemerintah harus memperbaiki lembaga negara dan kinerjanya untuk memperoleh kembali kepercayaan masyarakat. Setidaknya kasus-kasus korupsi harus segera diusut tuntas dan pelakunya dihukum seberat-beratnya. Selama ini, pemerintah terkesan slow motion dalam menghadapi kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan orang-orang terdekatnya. 

"Without strong watchdog institutions, impunity becomes the very foundation upon which systems of corruption are built. And if impunity is not demolished, all efforts to bring an end to corruption are in vain. (Tanpa lembaga pengawas yang kuat, impunitas menjadi fondasi yang sangat mendasar di mana sistem korupsi dibangun. Dan jika impunitas tidak dihancurkan, semua upaya untuk mengakhiri korupsi akan sia-sia)."- Rigoberta Mench, penerima Hadiah Nobel. 

Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Prof Hibnu Nugroho mendorong KPK menuntut hukuman mati bagi pelaku korupsi di masa pandemic COVID-19. Prof Hibnu mengatakan, dalam penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa kejahatan korupsi yang dilakukan pada saat bencana alam, krisis ekonomi, dan sebagainya dapat dipidana dengan hukuman mati. 

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan 'Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)'. 

Pasal 2 ayat (2) disebutkan 'Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan'.

Prof. Hibnu juga mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang tidak akan melindungi menteri-menterinya yang tersangkut dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi.

"Tidak ada istilah perlindungan di era sekarang ini. Pasal 21 UU KPK sudah mengancam terhadap penghalangan pemeriksaan ataupun menghilangkan barang bukti. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi pernyataan Presiden dan saya kira itu sebagai salah satu komitmen Presiden untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, apalagi di era pandemi," katanya. 

"Integrity, transparency and the fight against corruption have to be part of the culture. They have to be taught as fundamental values." --- Angel Gurra, OECD secretary general. (Integritas, transparansi dan pemberantasan korupsi harus menjadi bagian dari budaya. Mereka harus diajarkan sebagai nilai-nilai fundamental). " - Angel Gurra, sekretaris jenderal OECD

Seperti halnya Prof. Hibnu, seluruh rakyat Indonesia juga pasti menanti komitmen pemerintah dalam melawan korupsi. Bapak Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Masyarakat menunggu pembuktian dari pernyataan. Bagaimana pemerintah bersama KPK mengambil tindakan tegas terkait kasus korupsi yang sedang viral akhir-akhir ini. Korupsi dana bansos oleh salah satu mentri Kabinet Jokowi. Tapi juga berharap penegakan hukum untuk kasus-kasus korupsi yang lainnya.

Terlepas dari itu semua, agaknya diperlukan gerakan melawan korupsi yang menyentuh sampai ke seluruh masyarakat. Selama ini secara tidak langsung, masyarakat sudah dididik untuk mencintai korupsi. Setiap pemilihan (baik pemilu aleg maupun pemilu kada) masyarakat dihujani dengan amplop-amplop serangan fajar, serangan malam, dsb. Demikian juga budaya upeti dalam kenaikan jabatan, gratifikasi pejabat, dsb. Bila ini dibiarkan berlanjut, bukan tidak mungkin, generasi yang akan datang pun terbelit dalam lingkaran korupsi. 

"People should be conscious that they can change a corrupt system (Orang harus sadar bahwa mereka dapat mengubah sistem yang korup)." - Peter Eigen, pendiri Transparency International.

Masyarakat harus disadarkan bahwa mereka bisa mengubah sistem yang korup. Tidak mudah memang, tapi bukan tidak mungkin. Bisa dimulai dari beberapa tokoh, mulai dari keluarganya, dari lingkungan kerjanya, kemudian merambah keluar. Seperti halnya kejahatan yang bisa menular, kebaikan pun bisa ditularkan, kalau kita mau. Setidaknya masyarakat diperlihatkan bahwa masih ada pejabat yang bersih, yang bekerja melawan korupsi. Dan masyarakat diharapkan tergerak untuk membantunya. Wakil rakyat, kepala daerah, kepala negara itu kan dipilih rakyat, jadi sebenarnya rakyat bisa mengubah sistem yang korup dengan memilih calon yang memang benar-benar bersih. Bukan memilih calon yang memberikan amplop terbanyak. Yakin, kita bisa.

"There are still those of us who work to overcome corruption and believe it to be possible (Masih ada di antara kita yang bekerja untuk memberantas korupsi dan percaya bahwa itu mungkin)" - Padm Amidala, Star Wars.

But the way, ini sudah siang, sudah nyoblos apa belum? Warga negara yang baik, pasti menggunakan hak pilihnya secara bijak. Pilih yang benar-benar bersih dan ajak yang lain melakukan hal yang sama. Masa depan kita, kita yang tentukan. 

#Demak,09122020