- Dampak Terhadap Perekonomian
Korupsi memperbesar angka kemiskinan., korupsi juga mengurangi potensi pendapatan yang mungkin diterima oleh masyarakat miskin. perusahaan perusahaan kecil adalah pihak yang paling sering menjadi sasaran korupsi dalam bentuk pungutan tak resmi. Bahkan, pungutan tak resmi ini bisa mencapai hampir dua puluh persen dari total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ini, dikarenakan pada negara negara berkembang seperti Indonesia, perusahaan kecil (UKM adalah mesin pertumbuhan karena perannya yang banyak menyerap tenaga kerja).
- Dampak Korupsi Terhadap Kemiskinan
 Dampak buruk yang akan diterima oleh masyarakat miskin akibat korupsi, diantaranya. Membuat mereka cenderung menerima pelayanan sosial lebih sedikit. Instansi akan lebih mudah ketika melayani para pejabat dan konglomerat dengan harapan akan memiliki gengsi sendiri dan imbalam materi tentunya, peristiwa seperti ini masih sering kita temui ditengah–tengah masyarakat. Dan, Investasi dalam prasarana cenderung mengabaikan proyek–proyek yang menolong kaum miskin, yang sering terjadi biasanya para penguasa akan membangun prasarana yang mercusuar namun minim manfaatnya untuk masyarakat. Semua ini disebabkan karena kurang adanya perhatian dari pemerintah, bahkan pada kenyataannya korupsi justru semakin merajalela dan tidak tertangani.
- Dampak Bagi Kerusakan Lingkungan
Korupsi bermanfaat untuk melancarkan proses produksi dan alokasi sumberdaya dalam aktivitas bisnis para elit ekonomi. Disamping itu mereka dapat menjadikan para pembuat aturan negara, untuk menghasilkan peraturan yang menguntungkan atau melindungi kepentingan bisnisnya. Contoh kasus pemberian hak pengelolaan hutan kepada para kroni penguasa, bahkan pemberian ijin alih fungsi hutan mangrove.
- Lemahnya Garis Batas Negara
Posisi indonesia berbatasan dengan banyak negara, yaitu Malaysia, Singapura, China, Philipina, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia. Perbatasan ini ada yang berbentuk perairan maupun daratan. Daerah-daerah perbatasan ini rata-rata terisolir dan mempunyai fasilitas yang sangat terbatas, seperti jalan raya, listrik dan energi, dan air bersih, Kondisi ini mengakibatkan masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan harus menanggung tingginya biaya ekonomi.
 Akibatnya masyarakat lebih cenderung dekat dengan negara tetangga Malaysia karena negara tersebut lebih banyak memberikan bantuan dan kemudahan hidup bagi mereka. Bahkan masyarakat tersebut rela untuk berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia apabila kondisi kemiskinan ini tidak segera ditanggapi oleh pemerintah Indonesia.
 Hal ini akan semakin menimbulkan kerawanan pada perbatasan dan berakibat melemahnya garis batas negara.
- Dampak Korupsi terhadap Penegakan Hukum
Tidak sedikit oknum penegak hukum di Indonesia yang pernah terjerat kasus korupsi. Mereka berasal dari institusi Kejaksaan, Pengadilan hingga Kepolisian. Bukan hanya di level bawah, perilaku korupsi juga dilakukan sampai pucuk pimpinan dalam institusi tersebut. Korupsi mempersulit proses penegakan hukum oleh institusi hukum yang berwenang. Hukum sebagai pilar untuk menekan laju pertumbuhan tindak pidana korupsi, malah dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan uang yang banyak atau dengan kata lain hukum dijadikan sebagai salah satu sarang dari perbuatan korupsi. Masyarakat cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindak korupsi.
- Dampak Korupsi di Bidang Politik dan Demokrasi
Semakin tidak efisien birokrasi bekerja, semakin besar pembiayaan tidak sah atas institusi negara ini. Sikap masa bodoh birokrat pun akan melahirkan berbagai masalah yang tidak terhitung banyaknya. Singkatnya, korupsi menumbuhkan ketidak efisienan yang menyeluruh di dalam birokrasi. Korupsi dalam birokrasi dapat dikategorikan dalam dua kecenderungan umum. yang menjangkit masyarakat dan yang dilakukan di kalangan mereka sendiri. Korupsi tidak saja terbatas pada transaksi yang korup yang dilakukan dengan sengaja oleh dua pihak atau lebih, melainkan juga meliputi berbagai akibat dari perilaku yang korup.
Contoh kasus korupsi pembuatan SIM (Surat Ijin Mengemudi)
Masih banyak kejanggalan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Contohnya dalam hal pembuatan SIM kendaraan bermotor masih banyak oknum-oknum Polisi yang bermain dibelakang layar dengan bantuan para Calo dan bahkan tukang parkir juga turut serta membantu, preman yang berkeliaran disekitar kantor Polresta dan SAMSAT serta penjaga fotokopi dan penjual kathering juga ikut berpartisipasi dalam mensukseskan proses pembuatan SIM ilegal yang seolah-oleh memiliki legal standing tersebut. Para oknum tersebut memiliki cara-cara yang strategis untuk menarik perhatian masyarakat yang mengurus SIM dengan cara seolah-olah menjemput bola yakni menawarkan jasa dan mengiming-iming bahwa proses pembuatannya akan lebih cepat daripada melalui jalur yang biasa karena mereka mempunyai orang dalam dan nantinya tinggal foto tanpa melalui testing.
