Kedaulatan maritim Indonesia merupakan aset penting dalam memastikan keberlangsungan negara ini. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, termasuk sebagian Laut China Selatan. Namun, keberadaan Indonesia di wilayah ini terus dihadapkan pada berbagai ancaman konflik yang dapat mengancam kedaulatan negara. Ancaman konflik di wilayah ini tidak hanya mempengaruhi kedaulatan Indonesia secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung membawa implikasi besar bagi stabilitas kawasan dan perdamaian dunia.
Kawasan Laut China Selatan meliputi perairan dan daratan dari gugusan kepulauan dua pulau besar, yakni Spratly dan Paracels, serta bantaran Sungai Macclesfield dan Karang Scarborough yang terbentang luas dari negara Singapura yang dimulai dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan. Kawasan perairan Laut China Selatan telah menjadi sumber ketegangan kawasan, Laut China Selatan adalah kawasan perairan yang strategis, yang kaya sumber daya alam (SDA). Konflik antarnegara yang terlibat saling klaim kepemilikan atas kepulauan di sana muncul sejak dasawarsa 1970. Akibat klaim yang tumpang tindih antar beberapa negara, termasuk Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan, meskipun Indonesia bukan negara pengklaim, namun klaim mutlak yang dilancarkan China atas seluruh wilayah perairan Laut China Selatan, yang meliputi seluruh kepulauan dan pulau di dalamnya pada tahun 2012 tersebut, turut mengancam kedaulatan dan kepentingan Indonesia di wilayah perairan Natuna. Mengingat pentingnya posisi Laut China Selatan yang rawan konflik dan implikasinya yang besar di kemudian hari bila pecah konflik bersenjata terbuka di perairan tersebut.
Dalam menghadapi tantangan ini, memerlukan peranan seluruh rakyat Indonesia. Karena dalam menjaga dan memelihara kondisi kepulauan dan sumber daya di laut. Tugas terkait penjagaan serta pengamanan perairan maupun pulau-pulau terdepan bukan hanya menjadi kewajiban TNI maupun pihak keamanan semata, melainkan menjadi tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu menanamkan keasadaran maritim kepada kalangan Masyarakat menjadi landasan pertama yang perlu diperhatikan.
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar kedua di dunia yang terdiri dari 17.499 pulau dengan luas lautnya 5,8 juta km2 dan panjang garis pantai 81.000 km (Rianto dkk, 2017) dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985. Berdasarkan UNCLOS 1982, total luas wilayah laut Indonesia seluas 5,9 juta km2, terdiri atas 3,2 juta km2 perairan teritorial dan 2,7 km2 perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), luas tersebut belum termasuk landas kontinen. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (Lasubuda, 2013). Ironisnya saat ini, menurut seorang staf ahli menteri bidang Sosio-Antropologi Kemenko Marves Tukul Rameyo Adi, tingkat ocean literacy sangatlah memprihatinkan yaitu hampir 0. Maka persoalan ini tak dapat dipandang sebelah mata, dengan rendahnya literasi kemaritiman berdampak pada rendahnya kesadaran maritim bangsa ini.
Edukasi Kemaritiman berupa penanaman kesadaran kedaulatan maritim baik dalam Pendidikan formal maupun non-formal. Dalam konteks ini bertujuan membangun kesadaran maritim pada kalangan Masyarakat, memperkenalkan pentingnya kedaulatan maritim, dan menjelaskan konsekuensi dari ancaman kedaulatan maritim indonsia, salah satunya berupa konflik kawasan Laut China Selatan. Salah satu bentuk implementasi edukasi kemaritiman dalam Pendidikan sekolah ialah Sejarah Kemaritman, Hal ini semakin memperkuat peran mata Pelajaran Sejarah Indonesia dalam membangun karakter Nasionalisme, Sejarah Kemaritiman berfokus pada perkembangan kehidupan maritim dengan subjek utama Kawasan maritim Indonesia hal ini dapat menanamkan pada peserta didik idnentitas bangsa. Dengan Upaya tersebut, kesadaran akan pentingnya menjaga kedaulatan maritim dapat ditingkatkan secara signifikan.
Dalam menghadapi ancaman konflik di Laut China Selatan, kesadaran maritim yang kuat menjadi landasan awal untuk memperkuat kedaulatan Indonesia. Melalui pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan kapasitas pertahanan, diplomasi aktif, dan edukasi publik, Indonesia dapat membangun kesadaran maritim yang kuat di kalangan masyarakatnya. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan yang kompleks di kawasan maritim dan merealisasikan konsep sektor kelautan sebagai Poros Maritim Dunia. Melalui kesadaran maritim yang ditingkatkan, masyarakat Indonesia akan lebih terlibat dalam upaya perlindungan wilayah lautnya. Karena dalam memepertahankan kedaulatan wilayah tanah air Indonesia tidak hanya membutuhkan peran aparatur pemerintah semata, melainkan peran seluruh elemen rakyat Indonesia.
Sumber
Fransisco Rosarian dan Aseanty Pahlevi."Diklaim China, Natuna Dikawal TNI," Koran Tempo, 30 Januari 2013: A7.
Lasubuda, Ridwan. 2013. Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. Jurnal Ilmiah Platax Volume 1-2 Januari 2013 ISSN: 2302-3589
Rianto, Fransiskus Sugeng. 2017. Implementasi Kapal Bantu Rumah Sakit KRI dr. Soeharso 990 pada Operasi Militer Selain Perang (OMPS). Jurnal Prodi Strategi dan Kampanye Militer volume 3 Nomor 1 Tahun 2017
