Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai sektor dari ekonomi, pendidikan, sosial-budaya, pariwisata dan kesehatan mulai resah akan dampak dari pandemik yang menjadi keresahan seluruh dunia tak terkecuali Indonesia.
Selanjutnya, tercekam rasa takut, lantaran mulai semakin bertambah korban positif dan yang meninggal dunia akibat wabah corona virus desease 2019 atau yang sering kita sebut covid-19. Berbagai keresahan yang muncul tentunya sangat manusiawi dan hal wajar dialami masyarakat saat ini. Karena, jika pandemi covid-19 tidak ditangani secara cepat, malah dikhawatirkan akan berdampak fatal terhadap angka kematian manusia yang semakin bertambah dan merosotnya perekonomian Indonesia. Di era yang mengharuskan keterbukaan dan keberlimpahan informasi ini memang benar kita sulit memilah mana yang benar dan salah, apalagi di dalam ruang sosial media yang semakin membuat kita bebas nilai serta berekspresi tanpa tekanan dan dominasi dari pihak mana pun. Sehingga memungkinkan bagi masyarakat yang notabene sebagian besar adalah pengguna dari media sosial bisa jadi diseminasi (penyebar informasi tentang ide dan gagasan), sekaligus bisa jadi aktor daripada propaganda.Â
Fenomena kontemporer ini dalam perkembangan internet yang menarik dicermati adalah tumbuh dan menguatnya ruang publik baru di komunitas virtual terutama berkenan dengan cyberdemokrasi melalui proses konfergensi simbolik di situs jaringan sosial dalam hal ini sosial media yakni facebook, twitter, instagram dan berbagai macam media-media mainstream yang digunakan oleh kalangan khalayak umum merupakan tempat dimana kita berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal dengan orang lain.
Oleh karena itu, akhirnya wacana publik pun mulai dibanjiri diskursus tentang berbagai isu yang menghiasi pemberitaan media di Indonesia. Sementara itu, apa pelajaran yang dapat dipetik dari musibah covid-19 terkait praktik demokrasi di Indonesia, pada khususnya, dan tata kelola negara bangsa, pada umumnya, relatif belum mendapat perhatian secara seimbang dari para penggiat literasi dan insan akademisi. Saya mencoba mengaitkan masalah propaganda opini yang dilakukan oleh berbagai media dan pemerintah dengan propaganda politik Jacquas Ellul yang menyatakan bahwa adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, partai politik dan kelompok kepentingan untuk membentuk dan membina opini publik dalam mencapai tujuan politik (strategi atau taktis) dengan pesan-pesan yang khas yang lebih berjangka pendek.
Jika menurut Dan Nimmo (1993: 47) ada tiga pendekatan kepada persuasi politik, yakni propaganda, periklanan dan retorika. Semuanya serupa dalam beberapa hal yakni: Bertujuan (purposif), Disengaja (intensional), dan melibatkan pengaruh. Kalau kita lihat, tipoligi dari propaganda opini yang terjadi saat ini adalah propaganda Politik yang beroperasi melalui imbauan-imbauan khas berjangka pendek. Biasanya melibatkan usaha-usaha pemerintah, partai atau golongan berpengaruh untuk mencapai tujuan strategis atau taktis dan Propaganda Vertikal yang mana bentuk propaganda ini adalah representasi propaganda satu kepada-banyak (one-to-many) terutama mengandalkan retorika dan penggunaan media, sebagai andalannya.
Diskursus Opini Publik terhadap Kebijakan Pemerintah
Fenomena cyberdemokrasi di ruang sosial media ini terpotret banyak fenomena sosial yang kerap kali memberikan letupan cukup bombastis, sehingga memantik perhatian dari berbagai pihak, terutama pejabat publik untuk turut memberikan testimoni terhadap gejolak yang sedang berlangsung. Bisa dikatakan ini sebagai Opini publik yang dibuat oleh pemerintah untuk mencoba berkongkalikong dengan masyarakat terkait berita-berita yang muncul di media saat ini.
Opini publik merupakan suatu opini yang menyangkut isu atau kejadian yang mengandung keprihatinan (concern) publik. Dengan demikian opini publik bukan karena banyaknya jumlah orang melainkan karena sifatnya yang menyangkut isu publik. Belakangan ini, kita dihadapkan dengan fenomena media sosial yang membuat pernyataan atau memberitakan tentang apa yang yang terjadi pada kondisi nasional saat ini. Disini kita bisa menilai bahwa media massa adalah media yang paling banyak digunakan oleh para pejabat ataupun lembaga pemerintahan untuk menrekonstruksi pola pikir masyarakat.
Hasil konstruksi sosial diatas dihubungkan dengan kegiatan pejabat publik yang mengurus masalah kebijakan umum. Inilah opini publik yang dikaji dalam komunikasi politik untuk menggiring opini publik dengan kontruksi Opini. Dengan berlandaskan itu, dampaknya adalah semua orang berhak untuk memainkan opini yang ia punya dan akan ia sampaikan ke ruang public yang pada akhirnya akan menimbulkan opini massa. Perilaku warga net yang bebas ekspresi di ruang sosial media dapat terkonfirmasi dengan teori uses and gratifications dari Elihu Katz, Jay G. Blumler, and Michael Gurevitch yang melihat bahwa sekelompok orang atau orang itu sendiri dianggap aktif dan selektif menggunakan media sebagai cara untuk memenuhi kebutuhannya.
Dalam media konfensional ada agenda seting yang selalu digunakan oleh media untuk menjalankan agenda media, baik itu bermotif politik, ideologi media, atau bermotif rating and share demi memenuhi target iklan, dan kepentingan itu dapat dipersuasifkan oleh media kepada publik dengan cara memframing berita sesuai motif media tersebut. Sehingga publik merasa teraleniasi dari ruang kebebasan akibat dibatasi dalam ruang media mainstram tersebut dan pada akhirnya muncul media baru sebagai salah satu kanal yang bisa dapat memenuhi kebutuhannya, masuk pada ruang sosial media ini terlihat banyak komunitas virtual yang memberikan corak dan warna paham serta ideologi tersendiri bagi setiap masyarakat.
