Berbagai respon dunia terkait kudeta militer di Mesir, menunjukkan konstelasi politik yang menarik. Yang paling mengejutkan adalah bahwa Raja Saudi merupakan kepala negara pertama yang mengucapkan selamat atas kudeta tersebut. Sikap senada diikuti oleh negara-negara teluk seperti UEA, Qatar dan Irak. Sedangkan Suriah menunjukkan kegembiaraannya atas tergulingnya Mursi. Sementara itu Turki, Tunisia dan Iran mengecam kudeta militer, sebagai tindakan yang merusak demokrasi. Negara-negara Barat, kali ini kembali menampakkan standar gandanya dalam menyikapi kudeta tersebut. Amerika sangat terlihat menghindari kata-kata kudeta untuk penggulingan Mursi. Namun sikap yang cukup tegas justru ditunjukkan oleh Jerman, yang menyebut kudeta militer adalah kemunduran besar bagi demokrasi di Mesir.
Indonesia sendiri masih belum menunjukkan sikap yang jelas terhadap kudeta militer tersebut. Statemen yang keluar dari Presiden SBY maupun Menlu Marty Natalegawa masih bersifat diplomatis dan normatif. Menlu Marty Natalegawa menyatakan bahwa, "Selama ini Pemerintah Indonesia telah mengharapkan agar proses transisi demokrasi di Mesir dapat berjalan dengan baik, tertib dan damai. Kiranya situasi di Mesir dapat segera pulih dan proses demokratisasi sesuai keinginan dan harapan bangsa dan rakyat Mesir akan terus bergulir.''
Sementara itu Presiden SBY menyebutkan bahwa penggulingan Presiden Mesir Mohamed Morsi oleh militer, sebagai prahara politik dalam transisi politik di negeri itu. “Tentu kita mendoakan semoga prahara politik yang terjadi di Mesir bisa diakhiri dan transisi politik yang terjadi di negeri itu bisa berlangsung secara damai, demokratis dan berdasarkan kehendak rakyat mesir sendiri,” kata SBY saat memberikan sambutan buka puasa di Istana Negara.
Pernyataan kedua petinggi negara tersebut sudah dapat diduga sejak awal, yang semakin menguatkan kesan bahwa selama ini pemerintah RI selalu berusaha dalam posisi aman, dalam menyikapi setiap peristiwa politik internasional. Bahkan seorang politisi dari PAN Muhammad Najib, yang juga anggota Komisi I DPR RI, memberikan pernyataan agar pemerintah RI tidak mengeluarkan statemen apapun terkait kudeta di Mesir. ”Menurut saya, sikap pemerintah Indonesia dengan adanya kudeta di Mesir, sebaiknya Pemerintah Indonesia tidak memberikan statement apapun terkait peristiwa Kudeta Mesir tersebut,” pungkas Muhammad Najib.
Namun pernyataan dengan nada sebaliknya justru disampaikan oleh Komnas HAM RI, yang menyebutkan bahwa kudeta Mesir adalah sebuah kejahatan kemanusiaan. "Hemat saya kudeta itu adalah kejahatan kemanusiaan, pengkhiatan demokrasi, serta mengorbankan rakyat dan masa depan Mesir,'' ungkap Maneger Nasution, Komisioner Komnas HAM RI. Pihaknya menilai kudeta militer yang dilakukan terhadap Presiden Mursi adalah kejahatan kemanusiaan dan sebagai pengkhianatan demokrasi terbesar abad ini.
Selanjutnya Maneger memberikan pernyataan yang lebih maju, yaitu mengimbau kepada masyarakat dunia untuk mengutuk keras kudeta militer terhadap pemerintahan yang sah dan berdaulat di Mesir. Pihaknya juga berharap Presiden RI memberikan sikap lebih lugas lagi soal krisis Mesir ini, karena fatsun politik Indonesia adalah bebas aktif. Indonesia harus berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dunia sesuai amanah UUD 1945.
Menganalisa Sikap Pemerintah Indonesia
Apakah pemerintah RI akan segera merespon harapan Komisioner Komnas HAM tersebut? Melihat karakter presiden SBY selama ini, rasanya tidak mungkin. Namun jika kita mencermati pernyataan SBY dan Menlu di atas, sebenarnya dapat ditarik benang merah tentang prinsip yang dipegang pemerintah Indonesia. Kata kuncinya adalah harapan agar tercapai proses demokratisasi di Mesir sesuai kehendak rakyat Mesir, sebagai tersirat dalam pernyataan kedua petinggi negara tersebut.
Saya menginterpretasikan bahwa Indonesia tetap mengakui pemerintahan Mursi sebagai pemerintah yang sah sebagai hasil pemilu, yang mencerminkan kehendak rakyat Mesir. Terkait legalitas pemerintahan Mesir pasca kudeta, saya yakin pemerintah Indonesia tidak akan mengeluarkan pernyataan yang memberikan pengakuan kepada pemerintah junta militer, karena tidak mencerminkan kehendak rakyat sebagai hasil pemilu.
Terkait hal itu, Hamdan Basyar (pengamat Timur Tengah dari LIPI) dalam wawancara yang dimuat di harian Republika hari ini (17/07/2013), memberikan pernyataan yang menguatkan. Ketika ditanya tentang sikap pemerintah Indonesia terhadap situasi di Mesir, Hamdan menjawab, "Saya melihat pemerintah kita ini mengakui siapa pun yang diakui rakyat mereka (Mesir). Kita tidak mau melakukan konfrontrasi dengan siapa pun. Jadi, siapa pun yang diakui di sana maka pemerintah kita akan mengakuinya. Artinya, menjalin hubungan baik dan tidak ikut campur."
Ada dua hal yang dapat saya tarik kesimpulan tentang sikap pemerintah RI. Yaitu, mengakui pemerintahan Mursi atau mengakui pemerintahan pasca kudeta sebagai hasil pemilu yang mencerminkan harapa dan kehendak rakyat Mesir. Pengakuan terhadap pemerintahan Mursi telah berlangsung hingga Mursi terguling. Sementara itu pengakuan terhadap pemerintah pasca kudeta tidak akan diberikan kepada pemerintahan interim. Pengakuan hanya akan diberikan kepada pemerintahan hasil pemilu. Masalahnya, kapankah pemilu itu akan dapat berlangsung?
