fanny s alam
fanny s alam

Pengelola Bandung's School of Peace Indonesia (Sekolah Damai Mingguan Indonesia Bandung) dan penggiat komunitas di kota Bandung untuk kota yang ramah bagi semua

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Gender dan Kemiskinan, Paradoks di Indonesia dan Timor Leste

10 Agustus 2018   10:10 Diperbarui: 10 Agustus 2018   20:58 555 4 2
Gender dan Kemiskinan, Paradoks di Indonesia dan Timor Leste
www.lmnd.or.id

Introduksi

Dilanjutkannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goal (SDGs) oleh Indonesia, membuat negara ini harus secara integratif memperkuat inisiatif pembangunan yang salah satunya adalah penguatan kesetaraan gender. 

Beberapa tahun silam, Indonesia termasuk dalam kelompok negara penanda tangan MDGs, Tujuan Pembangunan Millenium, kembali salah satu tujuannya adalah kesetaraan gender. 

Lebih jauh lagi, MDGs telah selesai pada tahun 2015, dengan capaian target yang telah dicapai, target yang menunjukkan kemajuan signifikan, dan target yang masih memerlukan upaya keras pencapaiannya (hmpd.fk.ub.ac.id/mdgs-to-sdgs). 

Disoroti bahwa target 1 mengenai penanggulangan kemiskinan dan kelaparan bagi Indonesia sendiri telah berhasil dengan indikator turunnya masyarakat berpenghasilan dibawah 1 dollar US per hari, penurunan garis kemiskinan masyarakat, serta turunnya tingkat malnutrisi pada anak-anak. 

Sama halnya dengan target 3 mengenai kesetaraan gender, diperlihatkan capaian peningkatan rasio angka partisipasi murni perempuan terhadap laki-laki di SD hingga SMP meningkat sama halnya dengan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki.

Sementara itu, ratifikasi konvensi PBB tahun 1979 tentang penghapusan segala jenis diskriminasi terhadap perempuan telah dilakukan oleh pemerintah Timor Leste pada tahun 2002 dalam konstitusi Republik Demokratik Timor Leste pada bagian II hak, kewajiban, dan kebebasan asasi pada pasal 17 yang berbunyi "Perempuan dan Laki-laki memiliki hak dan  kewajiban yang sama dalam bidang kehidupan keluarga, budaya, sosial, ekonomi, dan politik" (Lourenco Gusmao, Budaya dan Gender di Timor Leste). Di sisi lain, salah satu indikator capaian pembangunan yang paling jelas adalah ekonomi. 

Masih teringat pada 2017 menjelang pemilu presiden Timor Leste 20 Maret ketika fokus utama para kandidat adalah berdasarkan kegagalan sebaran kekayaan dari pendapatan minyak dan gas diikuti tingginya angka pengangguran (Metrotvnews, Kesulitan ekonomi meningkat ketika Timor Leste memilih presiden, 21 Maret 2017). 

Walaupun demikian, Timor Leste yang pernah mencapai angka indeks kemiskinan cukup signifikan dengan angka 39,7 persen yang sama artinya dengan dua dari lima orang di Timor Leste tidak mampu memenuhi syarat konsumsi pangan dan non-pangan diikuti dengan pendapatan per orang per bulan rata-rata $ 1.84 (tirto.id, Bagaimana Ekonomi Timor Leste setelah 16 tahun merdeka, 29 Juni 2018) sudah bangkit dengan pesat, terutama karena pengaruh investasi asing yang kencang, terutama ketika kementerian keuangan Timor Leste bergabung dengan Asian Infrastucture Investment Bank yang berbasis di Beijing.

Digambarkan dengan pertukaran pengetahuan dari para teknisi China kepada pegawai negeri Timor Leste serta para teknisi lokal mengenai metode pertanian terbaru, perencanaan perkotaan, pengembangan pariwisata, dan lain sebagainya selain penggelontoran dana sebesar $ 50 juta sebagai pinjaman lunak (The Diplomat). 

Potensi ekspor terbesar dari Timor Leste adalah kopi yang menjadi primadona sejak tahun 2000, serta jika diambil hitungan rata-rata maka pendapatan petani kopi bisa mencapai $ 127 per produksi rumah tangga (UNDP report)..

Indonesia dan Timor Leste memilki akar sejarah panjang sejak Timor Leste atau yang pada saat tersebut disebut Timor Timur menjadi bagian  dari republik Indonesia pada tahun 1976 sebagai provinsi ke 27. 

Situasi yang amat pelik karena setelah pada saat tersebut portugal tidak dapat mengkolonisasi daerah tersebut akhirnya meninggalkannya. Proses integrasi tersebut disinyalir memakan korban banyak dari pihak Timor, sehingga pada akhirnya setelah reformasi di Indonesia tahun 1998, karena PBB tidak menerima tindakan integrasi tersebut maka suatu referendum dilakukan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah perjanjian yang disponsori Indonesia dan Portugal diikuti kedatangan pasukan penjaga perdamaian International Force for East Timor pada tanggal 20 September 1999 dan setelah itu pada tanggal 20 Mei 2002, dunia internasional mengakui Timor timur dengan nama Timor Leste.

Akar Masalah

Kedua negara memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri dalam isu gender dan kemiskinan, dua isu penting yang justru bisa saling berkaitan satu sama lain jika melihat keduanya sebagai bagian dari pembangunan masing-masing negara. 

Gender menjadi signifikan karena kesetaraan peran laki-laki dan perempuan menjadi kontribusi ketika proses pembangunan melibatkan peran dari kedua jenis kelamin tanpa melibatkan diskriminasi peran dan seksisme, suatu hal yang masih terjadi hingga hari ini di kedua negara. 

Kedua negara sebenarnya telah sama-sama menerbitkan undang-undang negara yang mendukung kesetaraan gender serta peraturan pemerintah yang mendukung peran serta perempuan dan laki-laki setara dalam pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik. 

Dalam implementasinya, kedua negara masih mengalami kendala yang berasal dari sistem budaya yang berlaku di daerah yang sebenarnya mungkin disadari oleh pemerintah masing-masing negara. 

Hal tersebut menyebabkan masalah klasik dalam implementasi kesetaraan gender, yaitu relasi kuasa timpang antara jenis kelamin yang dianggap lebih kuat mengopresi yang lebih lemah kedudukannya dalam hierarki masyarakat dan keluarga. 

Di samping itu, masalah ini menimbulkan pembagian peran kerja tidak setara antara dua jenis kelamin, yang lebih berpihak pada jenis kelamin yang dianggap lebih berkuasa. 

Baik Mansour Fakir dan Suharti sama-sama mengingatkan gender sebagai sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan, mengalami konstruksi sosial dan budaya berkaitan dengan peran, perilaku, tugas, dan fungsi. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3