Ajaran demokrasi merupakan ide besar untuk membangun sebuah negara. Kekuasaan menjadi tema sentral dalam ide demokrasi. Etika kemudian menjadi teman dari demokrasi dan kekuasaan itu sendiri. Ide dasar demokrasi dari kacamata perkembangan peradaban politik dari suatu  bangsa adalah suatu prinsip etika yang di gunakan dalam bidang politik pemerintahan. Demokrasi sendiri di anggap mengandung nafas wujud etik yang bersatu padu di dalamnya.
Suatu demokrasi dan kekusaan yang memahami etika dan berkesadaran etis akan menumbuhkan suatu keadaan yang di sebut tertib politik dan kekuasaan dalam mekanisme check and balance yang utuh dan accountable. Pilihan untuk menyelengarakan sistem demokrasi yang memperhatikan secara serius prinsip prinsip etika dasar adalah demokrasi yang  sopan santun
Dalam pandangan Aristoteles berpolitik adalah ungkapan beretika, tanpa dimensi politik manusia belum tampak sebagai manusia. Negara menurut Aristoteles adalah sesuatu yang positif yang memenuhi kebutuhan manusia sebagai zoon politicon (mahluk yang berpolitik).Pandangan Aristoteles ini secara sederhana dapat di pahami bahwa politik itu pastilah etis, politik tidak bisa di lepaskan dari etika atau kekuasaan tidak mungkin dilepaskan dari moralitas
Pada saat yang sama ketika bangsa Indonesia menegaskan bahwa  memilih untuk menganut teori politik demokrasi ,pada dasarnya bangsa Indonesia telah memilih suatu kaidah sistemik dari etika tertentu yaitu etika demokrasi atau ajaran moral demokrasi. Demokrasi bermuatan etis karena adanya rasionalitas pertanggung jawaban atas kekuasaan rakyat yang diberikan kepada wakil atau pemimpin yang dipilih secara bebas.
Praktek Demokrasi dan Kekuasaan Abai MoralitasÂ
Dalam praktek demokrasi dan kekuasaan yang tidak mengabaikan etika atau moralitas akan menjadikan Negara tersebut berkembang dan maju. Di eropa misalnya Negara Negara seperti Norwegia dan Selandia Baru. Norwegia dan Selandia Baru merupakan contoh Negara Eropa yang memiliki komitmen kuat terhadap prinsip prinsip demokrasi termasuk etika politik dan penghormatan terhadap hak rakyat sipil, semua aspek termasuk hak asasi manusia di jamin oleh pemerintah, warga Negara juga aktif dalam pemilihan umum dan proses pilitiknya.
Berbeda dengan Norwegia atau Selandia Baru, demokrasi dan kekuasaan di Indonesia sampai saat masih menimbulkan pertanyaan sentral, apakah konsep kekuasaan telah berjalan bersama aspek moralitas? Atau kekuasaan telah berdiri sendiri tanpa ada aspek moralitas yang melekat didalamnya?. Pertanyaan seperti ini patut ada jika dilihat dari praktek sistem demokrasi  di Indonesia beberapa tahun belakangan ini semakin jauh dari harapan yang sesungguhnya, bukan semakin membaik malah sebaliknya semakin memburuk.
Rakyat masih di disuguhkan atau masih dipertontonkan sebuah sikap dari pemerintah atau kekuasaan yang tidak etis dan bahkan tidak sesuai dengan amanat UU yang diesepakati oleh seluruh elemen bangsa. Tidak ada ruang untuk rakayat sipil bersuara. Hak asasi manusia tidak terlindungi. Disisi yang lain ada tangan kekuasaan yang memainkan perannya untuk mencoba mempertahankan kekuasaan dengan issu perpanjangan masa jabatan, atau penundaan pemilu. Ini rentetan peristiwa atas praketk demokrasi di Indonesia belakangan ini yang terlihat mengabaikan moralitas itu sendiri.
Padahal demokrasi di Indonesia yang dituangkan didalam konsep pancasila, sangat ditegaskan moralitas berperan penting dalam pelakasanaanya menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama, dimana kekuasaan politik berasal dari rakyat dan diwujudkan melalui partisipasi dalam pemilihan umum melalui pengambilan keputusan politik dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat
Demokrasi dan Kecemasan RakyatÂ
