Terdapat banyak konsep dan teori-teori dalam resolusi konflik dalam ranah hubungan internasional, kerjasama atau metode resolusi konflik antara actor merupakan proses yang menghasilkan kebijakan-kebijakan dalam hubungan internasional. Keamanan internasional sendiri adalah sebagai suatu dasar metode menciptakan keamanan dunia. Keamanan internasional telah melewati banyak perubahan. Contohnya seperti saat perang dunia I & II dan perang dingin yang merupakan salah satu kejadian penting dalam sejarah umat manusia.
Perang dunia sangat mempengaruhi stabilitas di berbagai kawasan, terutama yang menjadi medan perang seperti Eropa. Eropa mengalami krisis ekonomi, sosial, dan industri yang cukup parah, untuk memulihkan keadaan mereka banyak negara-negara Eropa yang mencari dana pinjaman. Krisis sistem ekonomi juga berdampak buruk pada mekanisme pasar bebas dan menurunnya volume perdagangan internasional. Penurunan volume perdagangan internasional di Eropa Barat menyebabkan penurunan volume ekspor Amerika Serikat ke kawasan itu. Amerika Serikat terancam kehilangan pasarnya di Eropa Barat.
Amerika Serikat memperbaiki sistem keuangan internasional dengan konsep "Kesepakatan" yang merupakan proses hubungan internasional dalam menjaga keamanan internasional sebagai hasil dari negosiasi yang sudah disetujui AS dan Eropa barat. Kesepakatan bisa berbentuk perjanjian ataupun kerjasama yang seperti dilakukan oleh AS dan Inggris, dengan melahirkan Bretton Woods Agreement bersama Inggris untuk menyelamatkan pasar di Eropa Barat, AS jelas memberikan "Akomodasi" kepada Negara-negara di Eropa Barat dengan melahirkan perjanjian tersebut. AS mengakomodasi blok barat dengan berbagai kebijakannya untuk mengimbangi Uni Soviet yang merupakan saingan rising power nya. Adanya sikap menfasilitasi adalah agar kedua pihak akan membangun rasa percaya dan empati, seperti teori Abraham Maslow yang mengujarkan bahwa "ketika satu pihak sudah merasa terpenuhi, ia akan cenderung menciptakan suasana kondusif".
Amerika Serikat juga memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara Eropa Barat. Aksi AS tersebut sangat memperlihatkan national interest nya dalam menunjukkan eksistensi dan meningkatkan volume perdagangan antara AS dengan Negara-negara di Eropa Barat agar perekonomian Eropa Barat membaik dengan cepat dan pertumbuhan ekonomi Eropa Barat mengalami peningkatan. Dilihat dari sudut pandang politik, kebijakan luar negeri AS dalam pelaksanaan program Marshall Plan merupakan kebijakan yang dibuat dengan memperhitungkan perubahan pada sistem politik internasional pasca Perang Dunia II yaitu munculnya Uni Soviet sebagai sebuah kekuatan dominan di Eropa.
Tetapi hal ini menjadi kesempatan Uni Soviet untuk merebut dan menyebar ideologi terhadap Kawasan Eropa Barat. Hal ini berpotensi AS kehilangan pasarnya di Eropa Barat dan menggambarkan kekalahan ideologi demokrasi Jika Eropa Barat dikuasai oleh Uni Soviet. Untuk menangani hal ini AS menggunakan konsep "Konfrontasi", karena terlihat dari perebutan pengaruh dan posisi di Eropa Barat dan juga dalam sistem internasional yang lebih jauh lagi yang dilakukan oleh AS dengan blok Barat dan Uni Soviet dengan blok Timur. Kedua pihak jelas selalu melakukan Balance of Power.
AS juga melaksanakan "Kolaborasi" atau afiliasi dengan negara-negara Eropa Barat seperti Inggris dan Perancis untuk mengimbangi kekuatan yang dimiliki oleh Uni Soviet. Terciptanya kolaborasi ini tidak lepas dari adanya kepercayaan AS sebagai garansi adanya komitmen dan konsitensi pelaksanaan keputusan melalui pertimbangan track record dan tindakan-tindakan nyata ke arah yang diharapkan. AS dan Uni Soviet melakukan afiliasi dan koloborasi melalui Sharing Ideas yaitu persamaan ideologi dan juga bertujuan untuk meningkatkan ekonomi untuk Negara-negara afiliasinya.
Pada pasca perang dunia AS dan Uni Soviet melakukan perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (Traktat INF) berdasarkan teori SWOT, untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, ataupun ancaman jangka panjang terkait hal yang akan disepakati untuk tidak mempengaruhi stabilitas pada kawasan masing-masing dengan membatasi pengembangan senjata nuklir.
