Dampak Amnesti terhadap Landskap Hukum Indonesia

Jika rakyat melihat korupsi tak dihukum setimpal, maka hukum menjadi tidak sakral lagi

Amnesti terhadap tokoh politik yang terbukti terlibat kasus korupsi seperti Hasto Kristiyanto membuat publik mempertanyakan keseriusan negara dalam pemberantasan korupsi.

Transparency International Indonesia melaporkan tren menurunnya Indeks Persepsi Korupsi sejak 2020. 

Amnesti semacam ini bisa memperparah persepsi bahwa hukum di Indonesia bersifat selektif---keras ke rakyat kecil, lunak ke elite.

Baca juga: Negara Memberi Maaf, Tapi Rakyat Tak Sembuh: Kritik Kosmis terhadap Amnesti Politik

Preseden Berbahaya

Dalam jurisprudensi, tindakan presiden memberi pengampunan terhadap elite korup bisa menjadi preseden buruk, yaitu:

*Politisi lain yang sedang diselidiki bisa berharap "dapat amnesti juga."

*Aparat penegak hukum menjadi bingung: Apakah pantas mengejar koruptor kelas kakap jika akhirnya justru diberi pengampunan?

Baca juga: Sakau Politik: Patologi Demokrasi Pasca Pemilu dan Krisis Substansi Pembangunan

Pemadaman Semangat Reformasi

Baca juga: Siapa Mengelola Data Kita? Kuasa, Kolonialisme Digital, dan Kepentingan AS di Balik Data Pribadi Warga Indonesia

Lembaga-lembaga independen seperti KPK dan ICW menilai bahwa langkah ini dapat meredupkan api reformasi hukum dan pemberantasan korupsi pascareformasi 1998.

 "Ini seperti memadamkan api harapan masyarakat akan keadilan. Padahal baru saja kita bicara soal perkuatan institusi penegak hukum," kata peneliti ICW.