Kasus Ayam Goreng Widuran Solo: Tinjauan Hukum dan Etika

Dalam perspektif etika bisnis, pelaku usaha memiliki tanggung jawab moral untuk menghormati nilai-nilai dan keyakinan konsumen

Ayam Goreng Widuran, sebuah rumah makan legendaris di Solo yang berdiri sejak 1973, menjadi sorotan publik setelah terungkap bahwa kremesan ayam goreng mereka digoreng menggunakan minyak babi (lard). 

Meskipun daging ayamnya halal, penggunaan minyak babi pada kremesan menjadikan keseluruhan menu tidak halal menurut syariat Islam.  

Tinjauan Hukum

Baca juga: Ketegangan Harvard dan Pemerintah AS: Tuduhan Antisemitisme dan Dukungan Terhadap Palestina

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

* Pasal 4 huruf c: Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 

* Pasal 7 huruf b: Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 

* Pasal 8 ayat (1) huruf h: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label. 

Baca juga: Matinya Nurani: Truk Bantuan Kemanusiaan Diserang Juga

Dalam kasus ini, jika Ayam Goreng Widuran tidak mencantumkan label non-halal sebelumnya, maka mereka dapat dianggap melanggar ketentuan tersebut. 

Baca juga: Kekerasan PKI Sebelum 1965, Lupa atau Sengaja Dilupakan?

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)

* Pasal 4: Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.