Ketegangan Harvard dan Pemerintah AS: Tuduhan Antisemitisme dan Dukungan Terhadap Palestina

Ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip-prinsip HAM, di mana penderitaan rakyat Palestina sering kali diabaikan atau dibungkam atas nama melawan antisemitisme

Pada Mei 2025, Pemerintahan Presiden Donald Trump mencabut izin Harvard University untuk menerima mahasiswa internasional, dengan alasan bahwa universitas tersebut gagal menangani antisemitisme dan memiliki keterkaitan dengan Partai Komunis Tiongkok. 

Keputusan ini berdampak pada sekitar 6.800 mahasiswa internasional yang terdaftar di Harvard.  

Tuduhan Antisemitisme dan Respons Harvard

Baca juga: Matinya Nurani: Truk Bantuan Kemanusiaan Diserang Juga

Pemerintah AS menuduh Harvard membiarkan terjadinya pelecehan terhadap mahasiswa Yahudi dan tidak mengambil tindakan yang memadai untuk mengatasi antisemitisme di kampus. 

Sebagai respons, Harvard membentuk dua gugus tugas untuk menyelidiki antisemitisme dan bias anti-Muslim, Arab, serta Palestina di kampus. 

Laporan dari gugus tugas tersebut mengungkapkan adanya permusuhan yang signifikan terhadap mahasiswa Yahudi dan Muslim di Harvard.

Kritik terhadap Konflasi Kritik terhadap Israel dengan Antisemitisme

Baca juga: Kekerasan PKI Sebelum 1965, Lupa atau Sengaja Dilupakan?

Banyak akademisi dan aktivis menyoroti bahwa kritik terhadap kebijakan Israel, terutama terkait situasi di Gaza dan Palestina, sering kali disamakan dengan antisemitisme. 

Baca juga: "Fantasi Sedarah" dalam Islam: Antara Moralitas, Syariat, dan Bahaya Penyimpangan Seksual

Mereka berpendapat bahwa dukungan terhadap hak-hak Palestina dan penolakan terhadap tindakan Israel tidak serta merta merupakan bentuk kebencian terhadap Yahudi. 

Definisi antisemitisme yang dikeluarkan oleh International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) telah menjadi kontroversial karena dianggap menyamakan kritik terhadap Israel dengan antisemitisme.