Bisakah Freeport Menjadi Nilai Tawar untuk Tarif Impor Trump?

Dinamika Politik dalam Negeri dan Kepentingan Lain

Di sisi lain, Indonesia sendiri menghadapi tantangan politik dan ekonomi internal yang membuat penggunaan Freeport sebagai alat tawar dalam diplomasi dengan Amerika Serikat menjadi terbatas. 

Salah satunya adalah masalah dalam tata kelola sumber daya alam, ketidakberdayaan dalam menghadapi tekanan politik dari perusahaan besar, serta potensi konflik kepentingan antara pejabat pemerintah, pengusaha, dan perusahaan asing. 

Dalam konteks ini, meskipun Freeport bisa menjadi salah satu alat tawar dalam negosiasi internasional, banyak faktor internal yang membuat penggunaan leverage ini menjadi tidak maksimal. Praktik korupsi, ketidakjelasan kebijakan, dan kepentingan ekonomi jangka pendek sering kali lebih mengutamakan hubungan dengan negara-negara besar seperti AS, daripada memanfaatkan potensi sumber daya alam secara optimal untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Meskipun Freeport adalah salah satu aset berharga bagi Indonesia, perusahaan ini tidak dapat dijadikan nilai tawar yang kuat dalam mengurangi tarif impor yang dikenakan oleh AS pada masa pemerintahan Donald Trump. 

Ketergantungan Indonesia pada investasi asing, keterbatasan kontrol terhadap perusahaan asing di sektor strategis, dan dinamika politik domestik Indonesia yang rumit membuat kebijakan tarif impor AS lebih sulit untuk dipengaruhi oleh pengaruh Indonesia melalui Freeport. 

Selain itu, kebijakan perdagangan AS lebih dipengaruhi oleh kepentingan domestik Amerika dan sektor-sektor yang dianggap lebih strategis, daripada hubungan dengan negara penghasil sumber daya alam seperti Indonesia. 

Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu memperkuat posisi tawarnya melalui kebijakan yang lebih mandiri, peningkatan daya saing industri domestik, dan reformasi di sektor sumber daya alam agar tidak lagi tergantung pada perusahaan-perusahaan asing.