Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Ketua Umum Partai Gerindra dan wakil ketua umum nya telah bergabung bersama dalam cabinet pemerintahan presiden Joko Widodo dalam masa bakti periode 2019-2024, Prabowo Subianto (Mentri Pertahanan Indonesia) mentri yang mempunyai jatah anggaran belanja sebesar Rp. 127,35 Triliun paling banyak daripada kementrian lainnya. Mentri pertahanan yang mempunya tugas merumuskan, menetapkan, dan pelaksanaan dibidang pertahanan salah satunya focus dan konsen terhadap mempertahankan territorial wilayah kawasan pertahanan Republik Indonesia kemudian memastikan SDM dan Alutsista Militer Republik Indonesia yang kuat dan mampu bersaing dari negara lain, Â dan Edy Prabowo mendapat tugas menjadi mentri kelautan dan perikanan yang mempunyai konsen untuk memberikan kepastian nasib para nelayan yang dibawah garis kemiskinan untuk hidup yang lebih layak, dan memantau jalannya perizinan kapal-kapal untuk menangkap ikan dilaut.
Tugas dan tanggung jawab yang diberikan Presiden Jokowi ini terbilang sangat strategis dan sangat rawan untuk kita perbincangkan karena bergabungnya pucuk pimpinan partai Gerindra ini yang notabane nya rival atau musuh bebuyutan dari partai pendukung pemerintahan. Fenomena politik ini  memberikan Shock Terapy terhadap partai-partai yang mengangap bahwa bergabungnya Partai Gerindra ini membahayakan posisi mereka yang mendukung Presiden Jokowi dari pilpres tahun lalu.
Kemudian timbul pertanyaan dibenak kita apakah dengan bergabungnya pucuk pimpinan Partai Gerindra ini membawa dampak positif atau negative kepada pemerintahan presiden Jokowi kedepan ??
kita lihat dari perkembangan semenjak presiden dan wakil presiden beserta para mentri di lantik pada bulan oktober 2019 lalu, banyak sekali opini miring dan terpaan negative yang menghantam Prabowo Subianto dan Edy Prabowo secara pribadi yang notabane nya mereka adalah pembantu presiden. Salah satu contoh yang masih hangat beredar bahwa kebijakan prabowo yang terkesan alot atau lamban tidak sejalan dengan presiden Jokowi sehingga PA 212 meminta kepada presiden untuk mencopot Prabowo Subianto dari kursi Mentri pertahanan karena sepatutnya kebijakan prabowo dinalai tidak sama dengan kebijakan Jokowi "menurut Ketua Divisi Hukum PA 212 Damai Hari Lubis". Padahal belum lama perwakilan dari Prabowo subianto yaitu Andre Rosiade bertemu dengan Habib Riziq Syihab di mekkah. Dengan demikian bisa kita rangkum apakah dengan kebijakan Prabowo yang tidak sejalan dengan Presiden Jokowi kita bisa simpulkan bahwa Prabowo salah ambil ambil langkah ?? atau apakah dengan kebijakan Prabowo yang terkesan berlainan dengan Presiden Jokowi itu berdampak negitif bagi halayak banyak ? atau ini hanya pesanan saja dari segelintik orang atau kelompok yang cuci tangan dengan adanya kejadian ini sehingga berdampak negative dan merugikan Prabowo Subianto secara pribadi dan Partai gerindra. Jadi, Siapakah yang mengambil keuntungan diatas konflik yang terjadi ini ??!
Kemudian kebijakan kontroversi dari mentri KKP Edy Prabowo yang dihantam habis-habisan dari banyak kalangan karena deretan rencana kebijakan yang bertentangan dengan pendahulunya, yaitu Susi Pudjiastuti. Apa saja yang dilakukan mentri Edy Prabowo yang dirasa bertentangan oleh pendahulunya sehingga bisa dikatakan atau disimpulkan kebijakan yang dilakukan oleh mentri Edy tidak layak atau berdampak negative untuk para nelayan dan pendapatan negara karena bertentangan kebijakannya dengan mentri sebelumnya.
Salah satu contoh kebijakan mentri Edy yang berlainan oleh mentri sebelumnya dengan kebijakan larangan penggunaan alat penangkap ikan berjenis cantrang dengan aturan larangan cantrang terbit sejak 2015 para era Susi Pudjiastuti, Edy telah mengkaji ulang aturan tersebut. Dengan adanya larangan memakai cantrang tersebut banyak dari pihak nelayan merasa dirugikan dan tidak memberikan solusi. sehingga para nelayan melakukan demo besar-besaran dan melakukan penolakan secara massif di seluruh Indonesia dengan kebijakan Susi tersebut. Dengan dicabutnya peraturan tentang penangkapan ikan dengan jenis alat cantrang ini oleh presiden menambah harapan baru terhadap nelayan dan ditambah lagi dengan kebijakan mentri Edy. Lalu setalah isu ini terbantahkan Mentri Edy di terpa lagi isu miring dengan membuka kembali keran eksport Lobster yang berpotensi akan menambah nilai eksport Indonesia dari sector kaluatan, apalagi harga lobster yang sangat baik untuk pendapatan terhadap nelayan Lobster di nilai mentri Edy bagus untuk dikembangkan, tapi ibarat buah simalakama mentri Edy justru banyak ditentang dari berbagai pihak karena kebijakan kontroveri ini dinilai telah merusak ekosistem dan lingkungan benih lobster. Apadaya, setelah banyak penolakan, Edy memastikan tidak meneruskan wacana eksport benih Lobster tersebut yang dipandang banyak bertentangan dengan banyak pihak.
Selanjutnya dengan fenomena kebijakan kontroversi yang dilakukan Mentri Pertahanan dan Mentri KKP ini bisa dinilai negative atau merugikan untuk masyarakarta Indonesia ??! atau hanya untuk segelintir kelompok atau manusia yang tersinggung dengan elektabilitas partai gerindra dan Prabowo Subianto masih pada posisi peringkat teratas dan masih dipercaya oleh masyarakat Indonesia ?? adapula yang beranggapan bahwa keberadaan Prabowo Subianto dan Edy Prabowo di dalam koalisi Pemerintahan membahayakan posisi "mereka"
Fenomena politik yang terjadi saat ini bisa dibilang "Hanya Receh" atau tidak menggoyahkan kepercayaan public terhadap partai gerindra dan Prabowo sehingga berbagai cara dilakukan untuk memebrikan sentiment Negatif terhadap Prabowo Subianto dan partai Gerindra, salah satu caranya dengan memecah belah pendukung militan Prabowo Subianto yaitu PA 212 dengan isu-isu yang diangkat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga pendukung militan prabowo terpecah belah sampai ada PA 212 yang mendukung prabowo dan ada juga yang ingin mencopot prabowo dari kursi mentri pertahanan.
Perlu kita ketahui bersama fenomena politik yang terjadi saat ini bisa dibilang hanya memanfaatkan situasi dan kondisi saja. alasan ini dinilai bukan tidak mendasar, bisa kita lihat Partai Nasdem sudah nyundul duluan dengan mendukung Anis Baswedan untuk maju pilpres 2024, belum lagi Nasdem memperlihatkan sikap politiknya dengan menjadi oposisi pemerintah dan menggandeng Partai PKS yang berada diluar pemerintahan walaupun kita belum bisa simpulkan apakah sikap partai nasdem ini bisa benar-benar terwujud atau sikap partai nasdem hanya bentuk gertakan saja karena sudah tidak terpakai lagi ??
Lalu kemudian yang masih dalam pertanyaan bagaimana posisi partai Golkar ?? yang mungkin asumsi nya terbilang adem ayem karena terlihat tidak masuk dalam perputaran lingkaran setan ini, tapi mendapat banyak keuntungan ! ini juga masih bisa kita perkirakan karena banyak juga mental-mental kader partai golkar ini hanya mental tempe "cuci tangan" saja. Atau mungkin ada factor mantan wapres Jusuf Kalla disana atau mungkin ada pengaruh Luhut Binsar panjaitan sehingga partai golkar terlihat santai.
Banyak Asumsi yang beredar juga bahwa banyak elit politik yang terlihat sudah susah payah bantu Jokowi menjadi presiden tapi tidak di perdayakan, untuk itu mereka yang merasa kecewa dengan sikap Jokowi tersebut yang membuat kondisi kestabilan perpolitikan negara ini tidak baik.
