Pendidikan Metode Daring, Indonesia Siap?

Sudah lebih dari tiga bulan Indonesia dilanda krisis kesehatan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Virus yang tidak pernah diduga kedatangannya bahkan oleh negara besar sekalipun. Berbagai sektor terkena imbas dari virus ini tidak terkecuali sektor pendidikan. Pemerintah diambang pada kesulitan antara ingin menyelamatkan warga negaranya atau ingin tetap menjalankan pendidikan seperti normal-normal saja. Maka diambilah jalan tengah, yakni menjalankan pendidikan dengan metode daring. 

Kedua aspek yang dikhawatirkan bisa tetap berjalan, melindungi warga negaranya dari virus dan juga tetap menjalankan pendidikan. Namun, rencana hanyalah rencana, yang tidak bisa dipastikan bagaimana dampak dilapangan nantinya. Terbatasnya akses akan internet dam terbatasnya sumber daya manusia melek teknologi menjadi permasalahan terbesar dalam menjalankan pendidikan dengan metode daring.

Dalam melaksanakan metode daring, seharusnya Indonesia sudah menyiapkan jauh sebelum krisis ini melanda. Segala macam infrastrukturnya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar akan menjadi lebih mudah jika terdapat infrastruktur yang memadai. Kita yang berada di pusaran Ibukota Jakarta dan sekitarnya termakan dengan euforia internet dan teknologi yang seolah-olah segala sesuatu hal bisa dilakukan oleh sebuah device yang kita gunakan. Namun, ada hal yang kita lupakan dan bahkan tidak kita sadari. 

Dalam sebuah kebijakan Palapa Ring sebagai jaringan backbone komunikasi Indonesia. Kebijakan infrastruktur Indonesia disetir oleh pasar (market driven). Dengan menyerahkan pada kerja dari mekanisme pasar, jaringan infrastruktur fiber optik (existing fiber optic) yang ada di Indonesia saat ini, terpusat di Jawa (65,2%), Sumatera (20,2%), Kalimantan (6,1%), Sulawesi (5,95%), NTT (2,3%) dan Papua (0,2%). Yang menjadi permasalahan adalah angka tersebut merupakan angka yang hampir sama dengan jumlah populasi di setiap pulau yang ada di Indonesia; Pulau Jawa (57,49%), Pulau Sumatera  (21,31%), Pulau Kalimantan (5,80%), Sulawesi (7,31%), Papua dan Maluku (2,60%). 

Dari data tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi dilakukan atas banyaknya individu yang akan mengaksesnya, dengan kata lain seberapa banyaknya konsumen dalam kacamata ekonomi. Ketika telematika dikonversikan dari barang publik menjadi barang privat, bisa diperjual-belikan atau ketersediaan barang atas dasar permintaan konsumen. Pada saat itulah warga negara dilihat sebagai konsumen belaka, sedangkan warga di Pulau Papua dan Maluku dipahami hanya sebatas kumpulam individu yang tidak diperlukan kehadirannya.

Kesenjangan infrastruktur telekomunikasi yang disediakan berpengaruh pada sumber daya manusia dalam memahami, menggunakan dan bahkan memiliki perangkat teknologi. Hal ini didasari oleh hasil survei Komisi Perlindungan Anak (KPAI) terhadap 1.700 siswa TK hingga SMA di 20 provinsi dan 54 kabupaten. Serta survei terhadap 602 guru di 14 provinsi menghasilkan data sebagai berikut:

*Terdapat 36% penduduk bukan pengguna internet
*15,6% siswa tidak memiliki laptop/hp
*8% guru yang mengerti teknologi pembelajaran online
*42% siswa tidak memiliki kuota yang memadai
Dari angka tersebut dapat dikatakan banyak sekali siswa dan guru mengalami kendala dalam menjalankan pendidikan metode daring. Selain tidak pemerataan pembangunan infrastruktur, hal lain yang menyebabkan kendala adalah keterbatasan ekonomi dan pemahaman akan penggunaan teknologi.

Saya sebagai mahasiswa aktif dan juga sadar akan permasalahan ini, memfasilitasi guru-guru untuk beradaptasi dengan metode pembelajaran secara daring. Saya dan rekan-rekan yang tergabung dalam Pusat Studi dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Brawijaya membuat semacam program kerja. Program kerja tersebut dinamakan Transformasi Pendidikan. 

Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya untuk guru-guru pada tingkat Sekolah Dasar. Melatih dan memberikan coaching online terhadap guru-guru untuk menggunakan platform meeting online seperti Google Zoom dan Google Meet, dan juga berbagai macam pelatihan seperti pembuatan video animasi.

Kesimpulan dari seluruh pembahasan diatas, Indonesia masih butuh tambahan persentase untuk mendapatkan kata siap untuk melaksanakan pendidikan metode online ataupun daring. Hal ini didasari pada jumlah kesiapan sumber daya dalam mengoperasikan teknologi dan juga yang terutama persediaan infrastruktur yang belum merata.

Sumber:
Katadata.co.id/infografik/2020/05/11/problrm-belajar-dari-rumah
Rachmad Gustomy, Jurnal Mandatory, Vol.10 No.2, 2013