TV Digital untuk Masyarakat

Seperti dikutip laman cnnindonesia, untuk wilayah ASO tahap I, terdapat 90.695 jiwa penerima bantuan dengan rincian wilayah siaran Aceh 1 17.046, Banten 1 14.544, Kalimantan Timur 1 29.368, Kalimantan Utara 1 6.818, Kalimantan Utara 3 4.646 dan Kepulauan Riau 1 18.273. 

Pemerintah menaksir ada sekitar 27 juta jiwa keluarga miskin, dengan penghitungan satu keluarga memiliki empat orang anggota, maka diperlukan 6,5 hingga 7 juta unit set top box untuk subsidi. Setelah 17 Agustus, wilayah tersebut hanya akan menerima siaran televisi teresterial digital.

Lalu bagaimana dari sisi masyarakat kategori industri penyiaran dan kreatif? Hasil survei Indeks Kualitas program TV oleh KPI pada tahun 2018 menunjukkan indeks 4 kategori program wisata budaya, religi, berita dan talkshow telah melampaui standar kualitas KPI. 

Sedangkan indeks 4 program siaran yaitu anak, variety show, sinetron, dan infotainment masih belum memenuhi standar sebagai program berkualitas. 

Sehingga program yang belum berkualitas perlu menjadi catatan penting bagi stasiun televisi, terutama aspek 'menghormati nilai dan norma sosial di masyarakat' pada program anak, aspek 'kepekaan sosial' pada program variety show, aspek 'kekerasan' pada program sinetron dan 'menghormati kehidupan pribadi' pada program infotainment. 

Dari hasil survei tersebut diatas maka dapat dibuktikan peluang program migrasi televisi digital bagi industri penyiaran dan kreatif memiliki "high value" dari segi ekonomi dan bisnis sebesar 1,25 % sebagai implementasi Undang-Undang Cipta Kerja pasal penyiaran dari teresterial ke digital atau Analog Switch Off (ASO). 

Dikutip dari laman mediaindonesia, migrasi televisi analog ke digital masih terkendala payung hukum. Johnny G Plate, selaku menteri komunikasi dan informatika bahwa hal ini masih dibahas oleh komisi 1 DPR. Hal ini yang menjadi kendala bagi perusahaan TV dalam mengembangkan Infrastruktur TV digital terrestrial yang relatif jauh lebih mahal dibandingkan dengan infrastruktur TV analog. 

Karena itu, perusahaan TV nasional dapat menjadi penyedia jaringan (Network Provider) dan penyedia isi (Content Provider), sehingga seiring perkembangan dan kepastian payung hukum bisa menjadi percontohan untuk para operator TV daerah/lokal. Untuk menjawab kebutuhan dari 2 kategori masyarakat yang nantinya akan menikmati migrasi TV Analog ke TV Digital, pemerintah khususnya komisi 1 DPR telah menyetujui alokasi anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp16,9 triliun untuk tahun 2021. Anggaran Kominfo tersebut akan digunakan untuk percepatan transformasi digital nasional. 

Disebutkan bahwa kebutuhan anggaran Kominfo Rp16,9 triliun itu sudah termasuk alokasi untuk Kuasi Publik Komisi Informasi Pusat Rp34,38 miliar, Komisi Penyiaran Indonesia Rp59,17 miliar, dan Dewan Pers Rp35,61 miliar.

Sehingga perubahan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk menikmati siaran TV digital dan memberikan peluang bagi industri penyiaran dan kreatif untuk berkreasi mengembangkan program sesuai potensi dan berdaya saing secara sehat dalam era globalisasi. 

Maka dari itu, migrasi siaran televisi analog menuju televisi digital ini sangat penting untuk segera diwujudkan diseluruh Indonesia dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan semua pihak terkait sesuai arahan presiden Jokowi dikutip dari laman cnbcindonesia, saat memberikan pengarahan dalam Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-88 yang disiarkan akun YouTube Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan harapannya paling cepat terealisasi di tahun 2022 yang dilakukan secara terukur dan terencana melalui "roadmap tv digital" sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan menjadi kebanggaan bangsa dan negara menuju visi Indonesia Emas 2045.