Mengenal Kebijakan Gerakan Benteng pada Masa Demokrasi Liberal

Pada masa awal kemerdekaan, sistem perekonomian Indonesia masih dalam keadaan belum stabil, hal ini dikarenakan imbas dari praktik kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda. Indonesia harus menanggung jumlah hutang yang besar kepada Belanda sebagai akibat dari penerapan keputusan konferensi Meja Bundar yang sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. 

Selain itu, bangsa Indonesia juga menanggung dampak dari revolusi dan peperangan yang terjadi pasca kemerdekaan Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia pada masa itu dapat dikatakan timpang, karena perekonomian yang makmur hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kuasa. 

Fenomena tersebut menyebabkan masyarakat pribumi biasa sulit untuk mencapai kesejahteraan. Untuk menangani kasus-kasus tersebut, digagas gerakan perekonomian yang berupaya memperbaiki kondisi tersebut, yang dikenal dengan Gerakan Benteng yang dicetuskan oleh menteri perdagangan Sumitro Djojohadikusumo pada April 1950. Gerakan Benteng merupakan upaya memperbaiki perekonomian yang terhambat karena sistem perekonomian Belanda, sehingga gerakan ini berupaya mengubah sistem perekonomian Belanda menjadi sistem perekonomian nasional.

Tujuan Gerakan Benteng yaitu untuk melindungi dan mengembangkan para pengusaha pribumi dari penguasaan pengusaha non-pribumi. Terdapat program kampanye Benteng yang terdiri dari dua kebijakan, yaitu Wendeng Sports yang mengutamakan importir lokal, dimana mereka diberikan hak impor khusus dan devisa dengan harga yang murah. 

Selain itu, terdapat kebijakan perekonomian dengan memberikan bantuan kredit modal kepada pengusaha pribumi yang kesulitan dalam mendapatkan pinjaman. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan yang dalam kurun waktu 3 tahun sejak pelaksanaannya, kurang lebih terdapat 700 perusahaan menerima bantuan Program Olahraga Pentium. Namun, terdapat kasus kecurigaan penipuan di antara para penerima bantuan tersebut. Hal tersebut yang menjadi salah satu penyebab berakhirnya sistem perekonomian Gerakan Benteng. 

Banyak ditemukan kasus pemegang izin impor menjual aset-asetnya karena sudah mendapatkan izin kepada importir yang sudah mapan. Selain itu, persyaratan kepemilikan modal juga menjadi kontroversial karena canderung mendiskriminasi para pengusaha yang berasal dari etnis China (Tiongkok). Pada Maret-April 1957, pada saat telah berganti pada pemerintahan Kabinet Djuanda dengan program kerja Kabinet Karya menghentikan Gerakan Benteng yang bertepatan dengan pergantian sistem pemerintahan dari Demokrasi Liberal menuju Demokrasi Terpimpin.