MEDAN - Ketua Naposo Nauli Bulung Napa Napa ni Sibualbuali Sipirok Sumut (NNBS), Faisal Reza Pardede, menilai sangat tidak berlebihan apabila masyarakat menilai belum ada perubahan signifikan di daerak Tapanuli Selatan
‘’Kami sebagai masyarakat tidak merasakan adanya perubahan, banyak program bupati Tapsel hanya bersifat seremonial dan insidentil saja. Kemudian setitik program insidentil diklaim sebagai keberhasilan, narsis kata anak muda sekarang,’’ ungkapnya, tadi malam, di Medan.
Menurutnya, bila ditelaah, perpindahan ibukota misalnya, hari ini tepat 2,5 tahun sejak UU No 37, dan 38 tahun 2007 disahkan bupati belum mampu melaksanakan amanah UU.
Sudah tidak mampu mengemban amanah untuk rakyat bupati malah mempolitisasi keadaan, dengan mengatakan Tapsel bukan daerah pemekaran melainkan terimbas daerah pemekaran.
“Ini merupakan sikap yang tidak bijaksana dari seorang pemimpin mencari pembenaran atas pembangkangan terhadap UU,” katanya.
Perlu kita ketahui, kabupaten Padanglawas Utara, dan Padanglawas setelah UU No 37, dan 38 tahun 20007 terbit dijabat oleh seorang Pj bupati untuk mempersiapkan seluruh komponen kabupaten, termasuk mempersiapkan berbagai tahapan untuk pilkada. Namun dengan niat yang tulus mereka mampu melaksanakannya.
Untuk bupati Tapsel sendiri, katanya, sebenarnya relatif lebih mudah apabila ingin mewujudkan amanah UU karena bisa melaksanakan perpindahan ibukota dibantu dengan perangkat kerja yang utuh.
‘’Dihadapan Komisi A DPRD Sumatera Utara, bupati Tapsel juga sudah berjanji akan melaksanakan perpindahan ibukota ini diawal tahun 2010. Melihat janji itu saya pesimis bisa terlaksana dikarenakan sampai saat ini belum ada tanda - tanda ibukota akan dipindahkan,’’ katanya.
Disamping itu, sebutnya, semua masih banyak persoalan muncul, wajar memang karena inilah dinamika kehidupan, akan tetapi seharusnya harus menyelesaikannya supaya tidak muncul pertanyaan dari masyarakat seperti apa yang dilakukan bupati selama lima tahun ini.
Editor : SATRIADI TANJUNG
