Penutupan Prakongres HMI di Puncak Bogor
Faisal Muchlis (Wasekjend PB HMI) Melaporkan dari Bogor Prakongres HMI yang dilaksanakan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) di bogor pada tanggal 21 - 24 september 2012 membuahkan hasil. Setelah menjalani perdebatan panjang, akhirnya Prakongres HMI menghasilkan beberapa poin penting yang diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan keislaman, kebangsaan dan politik luar negeri, wisma tugu kementerian agama puncak bogor, Senin (24/09/2012) "Dalam forum pra kongres ini, HMI menghasilan beberapa rekomendasi, Baik internal sebagai upaya meningkatkan sumber daya kader dan perbaikan organisasi, juga rekomendasi eksternal berkaitan dengan persoalan kebangsaan serta politik luar negeri" ungkap Takbir Wata, Ketua Panitia Prakongres HMI Rully Asrul Pattimahu, Koordinator sterring committee prakongres HMI menambahkan "Rekomendasi eksternal ini adalah bagian dari komitmen dan ijtihad kebangsaan HMI dalam rangka mewujudkan tata pengelolaan negara yang baik dalam segala aspek, Ini adalah rekomendasi yang dibuat oleh peserta pra kongres yang terdiri dari HMI se-indonesia. PB HMI secara institusional akan mengawal rekomendasi ini, dan akan memanfaatkan segala sumberdaya dan melibatkan segala eksponen HMI agar dapat diwujudkan. Ini adalah amanah yang harus dijalankan" "Masalah kebangsaan, Hal yang terpenting dalam demokrasi indonesia adalah meningkatakn partisipasi rakyat sebesar-besarnya atas perwujudan konsolidasi peningkatan kualitas demokrasi indonesia, Soal komitmen keislaman, HMI adalah organisasi berasaskan Islam, maka kepedulian terhadap nilai-nilai keislaman tetap harus diwujudkan, yang diharapkan dapat bernilai positif bagi kehidupan keberagamaan di indonesia maupun mewujudkan perdamaian dunia yang memiliki semangat spritual yang tinggi" ujar Basri dodo, Pejabat Ketua Umum PB HMI, di sela-sela sambutannya dalam penutupan prakongres HMI Adapun rekomendasi eksternal yang di hasilkan dalam forum Prakongres HMI diantaranya: I. Bidang hukum: 1. Mendorong adanya perubahan regulasi (UU) yang memberikan ruang kepentingan asing. 2. Mendorong pengawasan terhadap jalannya sistem hukum di lembaga-lembaga penegakan hukum 3. Mendong penghapusan grasi, amnesti, dan abolisi kepada terpidana korupsi 4. Mendorong penghapusan segala bentuk regulasi (UU sampai perda) yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat II. Demokrasi 1. Berperan aktif dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas dengan cara bekerjasama dengan penyelenggara pemilu untuk melakukan gerakan pemilih cerdas 2. Mendesak lembaga eksekutif agar menjaga netralitas dalam momentum pemilu dan atau pemilukada III. Politik pembangunan dan Budaya 1. Mendorong pemerintah untuk melakukan penguatan kedaulatan NKRI serta memperkuat pengamanan wilayah2 perbatasan 2. Mendorong pemerintah untuk menasionalisasi aset-aset, terutama aset-aset yang mengeksplorasi dan mengeksploitasi SDA Indonesia 3. Mendorong pemerintah melakukan inventarisasi dan mempertahankan budaya-budaya asli Indonesia dalam lembar dan dokumen negara 4. Setiap struktur kepemimpinan HMI dari PB sampai ketingkat cabang untuk melakukan konsolidasi dengan ORMAS Islam dalam menyikapi isu SARA 5. Mengawal pelaksanaan UU no 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PB HMI wajib memiliki dokumen APBN agar bisa mengetahui secara terperinci dan mengawal orientasi pembangunan setiap tahun berjalan IV. Sikap HMI terhadap Politik Luar Negeri 1. Mendesak PB HMI agar merespon segala bentuk kekerasan politik Amerika, Israel dan sekutunya terhadap negara2 Islam, seperti gerakan aksi masa nasional anti Israel 2. Melawan segala bentuk pelecehan terhadap Islam 3. Mendorong pemerintah agar mengambil peran aktif politik luar negeri dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia