Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan

Taipei -- Taiwan telah lama menjadi salah satu tujuan utama bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama di sektor perawatan lansia, rumah tangga, dan manufaktur. Peluang ekonomi yang menjanjikan, dengan gaji yang relatif tinggi, menjadi alasan utama banyak warga Indonesia merantau ke negeri Formosa. Namun, di balik peluang tersebut, tersimpan tantangan dan persoalan pelik yang masih membayangi kesejahteraan dan perlindungan para PMI.

Rodilah (27), seorang perawat lansia asal Indramayu yang telah dua tahun bekerja di Taiwan, mengisahkan suka dukanya merawat orang tua di rumah majikannya. "Pekerjaannya memang ringan, tapi tetap melelahkan. Saya membersihkan rumah, memasak, dan merawat lansia setiap hari," ujarnya saat diwawancarai. Ia mengaku berangkat secara resmi dan menerima kontrak kerja sesuai prosedur. Namun, tak semua PMI seberuntung dirinya.

Data dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei mencatat pada 2024 terdapat 95 PMI resmi yang mengalami sakit dan 73 kematian. Bahkan di kalangan PMI overstay, terdapat 14 kasus sakit dan 31 kematian. Sayangnya, perlindungan asuransi tenaga kerja (Astek) Taiwan belum mencakup semua kondisi. "Kalau bukan karena kecelakaan kerja, klaim asuransi sering ditolak. Dan kalau sudah sakit atau meninggal, agen kadang susah dimintai bantuan," jelas Rodilah.

Kesejahteraan juga menjadi tantangan besar. Berdasarkan survei Kementerian Tenaga Kerja Taiwan tahun 2024, hanya 57% pekerja rumah tangga migran yang mendapatkan hari libur bulanan. Sebanyak 43% lainnya tak memiliki hari libur sama sekali. Ini menambah beban fisik dan mental para pekerja migran. Meskipun Rodilah mengaku mendapatkan libur sebulan sekali, banyak rekannya tidak seberuntung itu.

Sistem broker atau agen juga menjadi beban tersendiri. PMI dikenakan pungutan bulanan sekitar NT$1.500 hingga NT$1.700. "Terlalu mahal. Kami harus membayar agen tiap bulan. Berat sekali, apalagi kalau gaji tidak mencukupi kebutuhan pokok dan kiriman ke kampung," keluh Rodilah. Biaya ini membuat banyak PMI sulit menabung atau memperbaiki taraf hidupnya.

Tak hanya itu, isu kekerasan dan pelecehan juga menghantui. Sekitar 38% pekerja migran di Taiwan pernah mengalami pelecehan verbal, fisik, atau seksual. Namun hanya 46% yang berani melapor, karena takut kehilangan pekerjaan atau tidak tahu ke mana harus mengadu. "Kalau ada masalah, kami disarankan menghubungi agen atau nomor darurat 1955, tapi respons dari KDEI kadang lambat," ujarnya.

Meski begitu, Rodilah tetap menaruh harapan pada media dan masyarakat untuk menyuarakan nasib PMI. "Semoga lewat media sosial dan pemberitaan, pemerintah Taiwan bisa mendengar keluh kesah kami dan memperbaiki kebijakan agar lebih adil bagi pekerja migran," harapnya. 

Perjuangan para PMI di Taiwan tidak hanya soal bekerja demi nafkah, tapi juga menyangkut hak-hak dasar sebagai manusia. Perlindungan hukum, akses kesehatan, dan keadilan sosial. Negara perlu hadir lebih kuat dalam memastikan para pahlawan devisa ini tidak hanya dihargai karena kiriman uangnya, tapi juga karena martabat mereka yang layak dilindungi.