Kami butuh kejelasan nasib, Formasi dan Afirmasi harga mati untuk Nakes Honorer menuju PPPK/ASN. Kata-kata tersebut disampaikan secara tertulis oleh para  pengunjuk rasa yang ditujukan untuk Pemkab Sukabumi, dalam aksi yang di gelar di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, yang terletak di Kompleks Perkantoran Jajaway,  Jl. Jendral Sudirman No. 40, Citepus, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Jumat (22/07/22) Pagi.
Aksi unjuk rasa dari ribuan pegawai honorer Nakes (Pelayanan Kesehatan) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Fayankes (FKHF) Kabupaten Sukabumi ini merupakan salah satu bentuk tuntutan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi terkait kecemasan mereka terhadap PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Ribuan honorer nakes menuntut untuk diangkat menjadi ASN ataupun masuk PPPK, dan agar formasi PPPK tidak dibuka untuk umum serta memprioritaskan tenaga honorer yang selama ini berperan dilingkungan Pemerintah Daerah kabupaten sukabumi agar diangkat menjadi ASN melalui jalur Afirmasi sampai dengan November 2023,"Â Kata Ketua FKHF, Saeful Anwar kepada awak media dalam siaran pers.
Sementara dalam aksi ini Polres Sukabumi dan Satpol PP turut serta berperan dalam menjaga keamanan di gedung DPRD Sukabumi, serta menghimbau kepada para pengunjuk rasa untuk tetap berada dalam kondisi yang kondusif.
Selain menyuarakan tuntutan dan motivasi, Saeful juga melegitimasi agar Pemkab Sukabumi diharap dapat menanggapi tuntutan yang disampaikan para honorer dalam aksi unjuk rasa ini, serta memberikan keputusan terbaik serta konfirmasi kepada pemerintah pusat untuk mengusulkan nakes honorer untuk bisa menjadi PPPK.
"Kami semua meminta agar  Pemkab Sukabumi dapat memberikan keputusan yang sesuai tuntutan kita semua, juga kepada Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara dan  Hera Iskandar sebagai Ketua Komisi IV untuk hadir menemui kita semua," Tambahnya
(fadil)
