Anggota Dewan: Antara Janji Politik dan Realitas Lapangan

Pulau Madura, dengan segala potensi budaya dan ekonomi yang dimilikinya, hingga kini masih menghadapi tantangan serius dalam bidang pembangunan infrastruktur. Meski janji politik kerap digaungkan setiap masa kampanye, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara aspirasi masyarakat dan implementasi kebijakan yang dijalankan. 

Sebagai bagian dari mahasiswa yang mengikut mata kuliah Kewarganegaraan, kami mendapatkan tugas untuk melaksanakan Project Citizen, yakni sebuah bentuk pembelajaran pastisipatif yang mendorong mahasiswa memahami persoalan publik secara kritis, sistematis, dan solutif. Dalam tugas ini, kami melakukan kajian terhadap peran legislatif, pemerintah daerah, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam isu pembangunan di wilayah Madura. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis literalur, kami merumuskan sejumlah saran yang ditujukan kepada lima kelompok pemangku kepentingan utama, yaitu: DPRD, Pemerintah daerah, masyarakat, akademisi dan mahasiswa, serta lembaga pendidikan tinggi. 

Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang adil dan berkelanjutan di Pulau Madura, diperlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Pertama, kepada DPRD Dapil 14, sangat penting untuk mengoptimalkan peran mereka sebagai wakil rakyat melalui penguatan mekanisme pengawasan dan keterlibatan aktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat Madura di berbagai forum legislatif. Janji politik yang pernah disampaikan seharusnya tidak berhenti sebagai retorika semata, melainkan diwujudkan dalam bentuk program konkret yang hasilnya dapat diukur secara objektif dan transparan. Dengan meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dan pelaporan hasil pembangunan secara terbuka kepada publik, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif akan semakin kuat. 

Selanjutnya, bagi pemerintah daerah, disarankan agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan berbasis data yang valid dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Koordinasi antarlembaga pemerintah harus ditingkatkan agar program pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tidak tumpang tindih. Pemerintah juga perlu mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif, terutama dalam tahap perencanaan dan evaluasi pembangunan, agar prinsip keadilan sosial dan pemerataan hasil dapat benar-benar terwujud. 

Peran masyarakat juga sangat krusial. Masyarakat Madura diharapkan lebih aktif dan kritis dalam menyampaikan aspirasi serta mengawal proses pembangunan di wilayahnya. Partisipasi publik yang kuat menjadi fondasi penting dalam memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga dan terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang. Kesadaran kolektif sebagai pengawas sosial akan memperkuat demokrasi lokal dan membentuk pemerintahan yang lebih akuntabel.

Dalam konteks pendidikan tinggi, akademisi dan mahasiswa memegang peranan penting. Melalui kajian ilmiah dan advokasi berbasis dara, mereka dapat memberikan masukan strategis dan mendalam kepada pada pemangku kebijakan. Kolaborasi antara perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah perlu terus diperkuat agar tercipta ekosistem demokrasi yang sehat dan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karen itu, tugas-tugas akademik seperti Project Citizen dalam mata kuliah Kewarganegaraan hendaknya tidak hanya dijalankan sebagai kewajiban kurikuler, melainkan diarahkan pada pemetaan masalah nyata dan pencarian solusi yang konekstual. Mahasiswa sebagai agen perubahan sosial diharapkan mampu mengangkat isu-isu strategis melalui pendekatan ilmiah dan menyampaikannya secara aktif kepada DPRD maupun pemerintah daerah.

Akhirnya, lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan tugas-tugas akademik dengan kegiatan pengabdian masyarakat dan forum advokasi kebijakan. dengan demikian, hasil kajian yang dihasilkan oleh mahasiswa, termasuk dalam tugas Project Citizen, tidak hanya berhenti di ruang kelas, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap proses demokrasi, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.